JAKARTA | KopiPagi : Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi (RB) Kejaksaan RI yang juga Wakil Jaksa Agung RI, Dr Sunarta SH MH, mengimbau jajarannya di seluruh Indonesia untuk tidak mengabaikan program predikat zona integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
“Untuk memastikan program WBK/WBBM masih tetap berjalan, kami akan tinjau ke lapangan,” ujar Sunarta kepada koranpagionline.com, Sabtu (23/07/2022).
Seperti diketahui selama hampir 2 periode Pemerintahan Presiden Jokowi yang kini didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) meluncurkan program predikat zona integritas (ZI) Wilaya Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan langkah akselerasi guna mencapai sasaran reformasi birokrasi.
Secara umum, targetnya adalah peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta peningkatan pelayanan publik.
Tiap instansi pemerintah diwajibkan membangun percontohan (pilot project) reformasi birokrasi pada tingkat unit kerja melalui pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.
Predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan gerbang awal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.
Keberhasilan pembangunan ZI diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
Predikat zona integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) merupakan penghargaan yang cukup prestisius karena satuan kerja tersebut harus benar-benar berkomitmen dan berupaya untuk pelayanan prima dan anti korupsi dengan melakukan perubahan pada 6 area, yaitu :
- Manajemen Perubahan
- Penataan Tatalaksana
- Penataan Sistem Manajemen SDM
- Penguatan Akuntabilitas
- Penguatan Pengawasan
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Sebagai catatan tahun 2019, se 55 satuan kerja (satker) dan 20 pejabat/perorangan di lingkup Korps Adhyaksa menerima anugerah zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) dari Kementerian PAN Reb
Satker penerima apresiasi WBBM ialah Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Sementara penerima WBK ialah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negera serta Pusat Penerangan Hukum.
Sedangkan untuk tingkat provinsi terdapat 14 Kejaksaan Tinggi (Kejati) yaitu, Kejati Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Lampung, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat.
Dua tahun kemudian (2021) terdapat 18 Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan RI seluruh Indonesia yang memperoleh predikat ZI WBK pada tahun 2021.
Tak seperti tahun-tahun sebelumnya kesiapan dan pelaksanaan program WBK/WBBM disambut antusias dan semangat agar mampu meraih predikar ZI WBK/WBBM, maka tahun 2022 ini nampak biasa-biasa saja. Tidak terlihat adanya keseriusan dan optimisme yang diperlihatkan untuk meraih predikat WBK/WBBM.
Seperti yang terjadi di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat, ketika Wakil Jaksa Agung sunarta yang juga Ketua Tim Pengarah RB mendadak singgah di kantor ini usai melaksanakan kegiatan Bhakti Sosial menyambut Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke -62 tahun 2022.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Pusat, Bima Suprayoga, berdalih, pihaknya tidak sempat menjelaskan secara rinci program yang telah dilakukan dalam rangka meraih predikat WBK/WBBM.
Padahal, menurut salah seorang pengunjung, masih banyak kekurangan terkait pelayanan publik yang belum optimal dilaksanakan di Kejari Jakpus. ***
Pewarta : Syamsuri.
