JAKARTA | KopiPagi : Dengan mempertimbangkan seluruh tugas Pemerintahan Umum yang memiliki dimensi dan akibat hukum, maka Kejaksaan memiliki peran strategis dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
Demikian dikatakan Wakil Jaksa Agung RI, Dr Sunarta SH MH, ketika tampil sebagai narasumber pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forkopimda, yang berlangsung secara virtual, Kamis (03/08/2023).
Wakil Jaksa Agung Sunarta memberikan materi dengan tema “Peran Strategis dan Kontribusi Kejaksaan dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Menurut Sunarta, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan telah mengamanatkan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah memiliki kewajiban, diantaranya untuk menjaga dan menegakkan kewibaan dan harus terlibat sepenuhnya dalam pembangunan di segala aspek.
Dia menambahkan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah yang pada pokoknya menjelaskan pelaksanaan tugas Pemerintahan Umum harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Berdasarkan hal tersebut, dengan mempertimbangkan seluruh tugas Pemerintahan Umum yang memiliki dimensi dan akibat hukum, maka Kejaksaan memiliki peran strategis dalam Forkopimda melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,” ujar Wakil Jaksa Agung.
Hadir dalam kegiatan tersebut secara virtual yaitu perwakilan Tentara Nasional Indonesia (TNI), perwakilan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), perwakilan Kemenkopolhukam, perwakilan Badan Intelijen Negara (BIN) dan perwakilan Kepolisian RI dengan peserta kegiatan adalah anggota Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) seluruh Indonesia. *Kop.
Editor : Syamsuri.
