KopiOnline SALATIGA, – Pusat data terpadu warga terdampak secara sosial maupun ekonomi akibat pandemi virus Corona (Covid-19) diluncurkan oleh DPRD Kota Salatiga. Hal ini untuk mencermati potensi terjadinya tumpang tindih data warga Salatiga yang terdampak Covid-19.
Untuk itu, DPRD Kota Salatiga siap memfasilitasi ruang pusat data itu. Dinas Sosial dan Disdukcapil selanjutnya akan berkantor sementara di ruang pusat data di DPRD. Demikian dikatakan Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit MSi kepada koranpagionline, Kamis (09/04/2020).
“Pusat data terpadu warga terdampak virus corona akan disiapkan DPRD Kota Salatiga dengan bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Pusat data ini menjadi penting karena menyangkut jumlah anggaran yang dipersiapkan (Pemkot) Salatiga, selain itu terkait dengan anggaran pengadaan insentif bantuan kepada masyarakat,” ujar Dance Ishak Palit MSi.
Data terpadu warga terdampak virus Corona ini berasal dari data seluruh RT/RW. Selanjutnya, ditampung di masing-masing kelurahan dan dilakukan verifikasi terlebih dulu oleh dinas terkait. Sebagai contohnya, Dinas Koperasi itu menaungi pegiat UMKM dan sebagainya serta Dinas Perhubungan menaungi para sopir angkutan kota, juru parkir dan lainnya. Hingga kini, telah banyak pihak-pihak yang mengajukan data warga yang dinilainya terdampak virus Corona. Namun, data tersebut dinilainya kurang terjamin akan validasinya.
“Harapan kami, dalam minggu ini data itu sudah mulai masuk. Selanjutnya, pada Senin (13/04/2020), Tim Gugus Tugas Pencegahan Corona melakukan rapat dan mengawalinya dalam melakukan validasi data. Selanjutnya, pada 15 April 2020 itu, sudah ada kejelasan data secara lengkap, sehingga layak untuk diambil kebijakan dengan diterbitkannya Peraturan Walikota (Perwali) Salatiga,” jelas Dance, yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Salatiga.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga Latif Nahari SE menyatakan, bahwa data warga terdampak corona hanya mengacu masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos yang jumlahnya ada 5.533 orang. Data tersebut, jauh beda dengan yang dibuat oleh Kemendagri RI terkait dengan atas merebaknya Covid-19.
“Data warga terdampak corona itu sangat penting dan benar-benar dibutuhkan. Untuk itu, dalam pendataan itu dibutuhkan kecepatan, ketepatan dan keadilan dalam penanganan dampak virus Corona. Sesuai dengan data yang masuk, nantinya dapat dipetakan apakah anggaran tersebut untuk masing-masing kepala keluarga (KK) ataukah per orang,” tandas politisi Partai Keadilan Sejahter (PKS). Heru Santoso
