100 Hari Kerja Bupati Pasbar : Minggu ke III Kerja Keras dan Tegas

KopiPagi | PASBAR : Bupati Pasbar, H.Hamsuardi dan Wabup H. Risnawanto dalam melaksanakan program 100 hari kerja di bulan pertamanya ini sejak hampir 3 minggu mengemban amanah sebagai Kepala Daerah terpilih Kabupaten Pasaman Barat memang tidak ada kata berleha-leha atau berpangku tangan bagi HAMRIS.

Pasangan Hamris ini Pasca dilantik Jumat akhir bulan lalu, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, langsung tancap gas dengan mengagendakan dan mencanangkan prioritas program yang telah mereka tuangkan pada visi dan misinya, antara lain pengentasan kemiskinan.

Bukan saja melakukan gebrakan program kesehatan, khususnya sosialisasi protokoler kesehatan di era pandemi Covid-19, maupun pengentasan kemiskinan. Bahkan, setelah serah terima penyerahan penyelenggaraan pemerintahan dari Sekda, Yudesri HAMRIS pada Senin 1 Maret 2021 lalu, memasuki hari ke dua Selasa, (02/03/2021) dalam melaksanakan agenda mengentaskan masalah kesehatan diawali dengan meninjau langsung perkembangan kondisi kesehatan masyarakat melalui pasien-pasien yang berada di RSUD Jambak Kecamatan Luhak Nan Dua Pasbar. Selain itu meninjau fasilitas maupun pelayanan termasuk kebersihan ruang rawat dan klinik yang ada di RSUD tersebut.

Demikian juga di hari ke tiganya, Rabu (03/02/2021), pasangan HAMRIS yang merakyat ini kembali melakukan Rakor pertama dengan seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemkab Pasbar.

Bupati dan Wakil Bupati Pasbar menerima kunjungan masyarakat

Dari hasil pertemuan tersebut didapat prioritas agenda kegiatan, hingga pada hari-hari berikutnya dalam menindak lanjuti banyaknya keluhan masyarakat baik tentang sengketa tanah maupun tentang adanya laporan terkait data pengamanan sosial yang sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi, kini semua disikapi oleh pasangan HAMRIS ini dengan bijaksana dan tegas.

Seperti menyikapi informasi dan laporan masyarakat terkait DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang berisi data lama hingga tidak lagi sesuai dengan fakta kondisi sosial masyarakat yang sebenarnya, yakni ditilik dari berbagai macam kriteria pada masing-masing individu dan rumah tangga. Kini kondisinya memang sudah selayaknya untuk dilakukan perubahan.

Menyikapi hal tersebut akhirnya Bupati dengan surat nomor 410/102/dpmn/2021 tertanggal 8 Maret 2021 langsung meminta camat se kabupaten Pasbar agar menyikapinya dengan meneruskan ke Wali Nagari dan Bamus untuk melakukan perubahan data segera.

“Segera lakukan pendataan ulang, terutama kondisi riil keluarga yang berhak mendapat pengamanan sosial maupun keluarga yang tidak mampu dengan data faktual sesuai dengan kondisi di lapangan tanpa rekayasa. Sehingga data baru ini dapat dipedomani dan tidak terjadi lagi timpang tindih atau salah sasaran,” tegas Bupati.

Menurut Bupati, H.Hamsuardi yang didampingi oleh Wabup, H.Risnawanto, untuk mencapai misi penurunan kemiskinan extrim “0” maka diharapkan dalam memasuki tahun 2021 ini, tentu data kesejahteraan akan mengalami perubahan pula. Untuk itu pemerintah akan melakukan upgrade DTKS tahun 2021 sehingga akan ada perbaikan data yang sebenarnya.

Pelatihan relawan perubahan DTKS 2021

Ditambahkannya lagi, perbaikan data tersebut melingkupi perluasan cakupan menjadi 60% penduduk tingkat kesejahteraan terbawah. Sehingga dalam mencapai pemutakhiran DTKS yang baik, sangat diperlukan adanya keterlibatan banyak pihak dalam penyusunan pemutakhiran data dengan pembentukan Tim Koordinasi Registrasi Sosial Ekonomi yang bertanggung jawab di tingkat Kejorongan.

Dalam agenda yang padat tersebut, pasangan Hamris juga menyempatkan untuk menghadiri rapat koordinasi virtual dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Dirjen di Kemendagri, Dirjen Bina Marga Bappenas, juga yang diikuti oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy.

Rapat koordinasi (Rakor) Virtual tersebut berlangsung di aula Bappeda Senin, (15/03/2021) yang juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Pasbar, Yudesri dan kepala OPD terkait.

Hasil Rakor dengan Menko Maritim LBP dan Kementerian terkait termasuk dengan Gubernur Sumatera Barat, antara lain pengupayaan penyelesaian Jalan Teluk Tapang dan semua infrastruktur pendukung, di Triwulan ke 3 tahun 2024, termasuk juga pengembangan Food Estate (Multi Comunity dalam satu hamparan) seluas 7500 Ha di Pasaman Barat, yang akan diupayakan dari Hulu sampai hilir, sehingga petani di Pasbar terutama generasi muda yang produktif dan kreatif bisa terlibat langsung dalam program Food Estate ini. ***

Pewarta : Zoelnasti.