JAKART | KopiPagi : Sejumlah petani sawit yang tergabung dalam komunitas Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengapresiasi kepedulian Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, Dr Supardi, SH, MH, terhadap kesejahteraan petani sawit.
“Supardi adalah sosok tegas, mumpuni dan mampu mengubah nasib petani sawit,” ujar Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Apkasindo, Gulat ME Manurung, dalam keterangannya kepada wartawan, pekan lalu.
Dia mengatakan, hal itu dibuktikan Supardi saat menangani keluhan petani sawit mengenai tata cara penetapan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit beberapa waktu lalu.
Menurut Gulat, petani sawit Indonesia menaruh rasa hormat dan bangga kepada Jaksa Agung Burhanuddin yang sudah memerintahkan Kajati Riau untuk langsung mengkaji keluhan petani sawit.
“Tentang tata cara penetapan harga TBS pada Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau dan pembelian TBS milik petani oleh semua pabrik kelapa sawit,” kata Gulat Manurung.
Menurut Gulat, tanpa ketegasan dan pengalaman Kajati Riau, mustahil persoalan yang sudah empat tahun berlangsung tersebut dapat dikaji.
“Biasa saja melaksanakan petunjuk pak Jaksa Agung,” kata Kajati Riau, Supardi, saat dikonfirmasi koranpagionline.com, Jumat malam (11/11/2022)
Gulat berharap, kedepannya apa yang dilakukan Kajati Riau dapat menginspirasi pihak kejaksaan tinggi (Kejati) lain di seluruh Indonesia.
“Semoga menjadi inspirasi bagi Kejati yang lain sehingga kesejahteraan ekonomi petani sawit dapat semakin terwujud sebagaimana keinginan Presiden Jokowi terhadap 17 juta petani sawit dan pekerja sawit saat pidato Pencabutan Larangan Ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya,” jelasnya.
Sebagai informasi, Apkasindo yang kini membawahi anggota pada 21 provinsi di Indonesia menilai, perkebunan kelapa sawit kini telah banyak menorehkan hasil dan manfaat bagi perekonomian Tanah Air.
Gulat mengungkapkan, saat ini, aktvitas petani sawit sudah masuk ke generasi kedua. Namun, seiring itu masih banyak permasalahan yang dialami para petani sawit. Salah satunya mengenai harga TBS yang terlalu rendah.
Selain itu, ada pula permasalahan mengenai biaya operasional tidak langsung (BOTL) dan biaya operasional langsung (BOL).
Karenanya, Dia bersyukur saat Kajati Riau merespons keluhan petani sawit.
Dia berharap, keluhan petani lain yang juga memiliki masalah serupa juga dapat didengar oleh Kajati di wilayah bersangkutan.
Di Riau, kajian dan konfirmasi keterangan beberapa pihak sudah dilaksanakan oleh pihak Kejati Riau sejak September 2022, termasuk ke petani sawit, korporasi, dan Disbun Provinsi Riau, dengan tujuan petani sawit mendapatkan keadilan harga TBS.
“Baik di level korporasi, maupun petani agar porsinya (margin) sesuai dengan haknya masing-masing,” ujar Gulat. *Kop.
Pewarta : Syamsuri.
