PASBAR | KopiPagi : Musyawarah Nagari Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Koto Baru ( RKP Nagari ) Tahun 2023 dilaksanakan dengan tetap mengacu pada Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pembangunan Desa dan Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.
Musyawarah Nagari yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari Koto Baru tersebut dihadiri oleh Seluruh perangkat Nagari, Camat Luhak Nan Dua, Anggota DPRD Kabupaten Pasbar Dapil II dan perwakilan unsur tokoh Masyarakat termasuk OPD terkait dan Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Simpang Empat, Dina Khairina.
Adapun musyawarah tersebut dibuka Oleh Ketua BP Nagari Koto Baru, Rozi Ahmadi sebagai penyelenggara yang dilanjutkan sambutan oleh Pj. Wali Nagari Koto Baru, Robiyanto sebagai penasehat Penyusunan RKP Nagari Tahun Anggaran 2023 dan sambutan Camat Luhak Nan Dua.
Disampaikan oleh Rozi, Musyawarah Nagari atau Musnag adalah proses musyawarah antara Badan permusyawaratan nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
Pembukaan Musyawarah Nagari yang berlangsung di Aula Yappas Convention Center Ophir pada hari Rabu pagi (11/10/2022) tersebut juga dihadiri oleh Dinas PMN, Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan, dan P3MD, LPM, TP PKK Nagari, Karang Taruna Nagari, Ninik mamak, bundo kanduang, serta perwakilan unsur tokoh Masyarakat, terlihat juga hadir Babhinsa dan Bhabinkamtibmas, tak ketinggalan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Nagari Koto Baru.
Sementara Pj. Wali, Robiyanto mengatakan kegiatan Musyawarah ini antara lain untuk menentukan arah kebijakan pemerintah Nagari, baik dalam sektor pembangunan, pembinaan, pemberdayaan atapun penyelenggaraan pemerintah yang akan dilaksanakan tahun depan.
Selaku Pj. Wali Nagari, Robiyanto mengatakan, untuk seluruh masyarakat Nagari Koto baru hendaknya bersama-sama, bergotong royong, menjalin komunikasi yang baik dengan Pemerintah Nagari sehingga ke depannya nanti Nagari Koto Baru bisa menjadi lebih baik dalam sisi Pembangunan, Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan seluruh aspek yang bisa menjadikan Nagari Koto Baru bisa lebih maju lagi.
Selain itu ada beberapa pengarahan yang disampaikan, terkait maksud dan tujuan penyelenggaraan Musyawarah RKP Nagari
oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Randy yang dalam hal ini disampaikan oleh Halomoan Lubis.
Dikatakannya, tujuan Musyawarah ini selain untuk menentukan arah kebijakan pemerintah nagari, baik dalam sektor pembangunan, pembinaan, pemberdayaan atapun penyelenggaraan pemerintah yang akan dilaksanakan tahun depan, juga kesepakatan tentang program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Nagari.
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah nagari menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Nagari (MusNag) dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun 2023 dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari).
Musyawarah Nagari, selanjutnya disebut Musnag, merupakan forum permusyawaratan tertinggi di tingkat nagari yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari.
Musnag sebagai forum yang mempertemukan seluruh elemen masyarakat untuk membahas dan mengambil keputusan atas hal/isu strategis yang terjadi di Nagari, merupakan musyawarah penting dilakukan di Nagari, dalam mencapai sasaran oembangunan yakni, kesejahteraan masyarakatnya.
Rozi Ahmadi berpesan, bagaimana Musyawarah ini dapat menghasilkan keputusan yang bermutu, maka sangat diharapkan keterlibatan masyarakat, tidak hanya sekadar hadir saja, tapi diharapkan juga agar semua masyarakat dan peserta Musyawarah untuk meningkatkan peran partisipasi aktif.
Ketua Badan Permusyawaratan Nagari, Rozi Ahmadi yang didampingi oleh seluruh anggota Badan Permusyawaratan Nagari Koto Baru berharap, melalui Musyawarah ini ada kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan hingga akan mampu menjawab isu-isu strategis di Nagari secara substansi.
” Semoga Musyawarah Nagari ini, dapat menjawab isu-isu strategis dan dapat memberikan gambaran tentang pentingnya keterlibatan semua pihak dalam pembangunan Nagari yang berasaskan musyawarah mufakat, keadilan, keterbukaan, transparan, akuntabel, partisipatif, demokratis, dan kesetaraan, apa lagi, Nagari Koto Baru termasuk dalam kategori Desa Mandiri,” terang Rozi.
Robiyanto di akhir kegiatan kepada media ini menyampaikan, melalui
pelaksanaan Musyawarah ini Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Nagari berjalan dengan lancar, sebab selama berlangsungnya musyawarah tadi telah terjadi interaksi komunikasi, sharing, diskusi dengan audien secara baik, semoga ke depannya Nagari Koto Baru semakin mandiri dan berkembang,” tutup Robiyanto. ***
Pewarta : Zoelnasti.
