Dukung Kejaksaan Agung, Lawan Serangan Balik Koruptor

JAKARTA | KopiPagi : Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengharapkan semua pihak mendukung Kejaksaan RI yang saat ini tengah gencar membongkar kasus korupsi “Big Fish”.

Harapan itu disampaikan Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, dalam siaran persnya yang diterima wartawan di Jakarta, pada Minggu (09/06/2024).

Menurut Boyamin, pendapat yang menyatakan Kejaksaan sebagai lembaga superbody, menunjukkan bahwa dia mainnya kurang jauh.

Aturannya, kejaksaan bisa menangani korupsi dari awal, dan praktek beberapa negara pun jaksa diberikan kewenangan untuk itu.

Saat Kejaksaan akhir-akhir ini mampu menangani perkara besar, kok pendapat seperti itu muncul.

Kata Boyamin, pasti ini dihembuskan untuk memukul balik dan bentuk perlawanan dari koruptor-koruptor kakap terhadap kejaksaan.

Pernyataan seperti itu, tambah Boyamin, mesti juga bertujuan membenturkan kejaksaan dengan aparat penegak hukum lainnya.

Seharusnya dalam perkara korupsi besar, semua aparat penegak hukum dapat bersatu padu, berkolaborasi, dan saling mendukung.

“Lha apa kita sebagai rakyat harus diam? Ya nggak lah. Kita harus tetap mendukung Kejaksaan dalam mengungkap mega korupsi sepanjang hal itu juga bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Jangan biarkan segelintir orang berpesta pora,” tutur Boyamin.

Serangan Balik Koruptor
Sementara itu Senator Abdurrahman Toha (ART) menyatakan pemberitaan yang menyudutkan Kejaksaan apalagi terkait masalah kewenangan, dan ditambah dengan pembunuhan karakter di media sosial terhadap pejabat Kejaksaan adalah merupakan serangan balik koruptor (corruptor fight back) dengan mengadu domba antar penegak hukum.

Seyogyanya, menurut ART, masyarakat harus cerdas dan kritis terhadap upaya serangan balik koruptor dan memandang setiap permasalahan dengan pemikiran yang jernih.

ART menegaskan bahwa Kejaksaan memang diberikan kewenangan lebih, namun hanya khusus tindak pidana korupsi. Dan, kewenangan tersebut adalah hal yang biasa, bahkan gebrakan Kejaksaan mengungkap Oligarki di dunia pertambangan itulah yang dinantikan masyarakat.

ART juga menjelaskan, framing negative terhadap Kejaksaan tidak akan berarti apa-apa selama Kejaksaan membuktikan kinerjanya menangani kasus-kasus mega korupsi. *Kop.

Editor : Syamsuri.