JAKARTA | KopiPagi : Kejaksaan dalam kapasitasnya sebagai institusi penegak hukum berperan dalam mendukung misi “Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia”
Kemudian dirincikan ke dalam tataran 20 upaya transformatif, salah satunya adalah “Super Prioritas” atau “Game Changer” yang mengusung tema Program Prioritas “Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat General”.
Demikian disampaikan Wakil Jaksa Agung Sunarta, yang mewakili Jaksa Agung Burhanuddin, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen RI di Jakarta, Kamis (13/06/2024).
Sunarta mengatakan, menyikapi rencana kerja pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan Desain RPMJN Teknokratik 2025-2029, Kejaksaan telah menetapkan Rencana Strategis Teknokratik Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yang mengusung Visi “Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern”.
Berdasarkan atas Visi di atas, terdapat 5 butir Misi Kejaksaan Tahun 2025-2029 yaitu:
- Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia.
- Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.
- Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
- Memperkuat tata kelola Kejaksaan RI dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
- Membentuk aparatur Kejaksaan RI yang menjadi panutan (role model) penegak hukum yang profesional dan berintegritas.
Berkenaan dengan uraian tersebut di atas, Wakil Jaksa Agung berharap dengan adanya pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian/Lembaga Tahun 2025 dapat menunjang pemenuhan anggaran Kejaksaan di tahun 2025.
“Sehingga seluruh target dalam Program Kerja tahun 2025 dapat tercapai dan dirasakan outcome atau manfaatnya bagi seluruh stakeholder, terutama masyarakat luas,” katanya. *Kop.
Editor : Syamsuri.
