TOBA | KopiPagi : Temuan DPRD Kabupaten Toba atas Bangunan di Daerah Aliran Sungai di Balige yang menghadap Danau Toba, mengapa Pemerintah Kabupaten Toba, Sumatera Utara sampai saat ini belum melakukan pembongkaran.
“Mengenai bangunan tersebut surat pembongkaran dari Balai wilayah sungai Sumatera Utara II Medan sudah keluar, tapi kenapa Pemkab Toba belum melakukan pembongkaran. Tolong diberikan alasanya”.
Demikian disampaikan DPRD Toba melalui Juru bicara komis B Torang H Sitorus pada Rapat Paripurna DPRD Toba yang dipimpin Wakil ketua Dewan Mangatas Silaen dan dihadiri Bupati Toba Ir. Poltak Sitorus dan Wabup Tonny M Simanjuntak dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Toba Tahun Anggaran (TA) 2021. Senin (27/06/2022).
Selain itu, juga komisi B Torang Sitorus bagi pengguna kendaraan dinas yang tidak membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku disarankan agar Bupati mengenakan sanksi bagi pengguna
Kendaraan dinas. Sebut Torang yang juga rapat paripurna diikuti komisi A. B dan komisi C.
Sekaitan itu, juga komisi A melalui juru bicaranya Gumontan Pasaribu menyampaikan, bahwa dibeberapa OPD kabupaten Toba terdapat ada temuan. Namun disebagian temuan di OPD telah sudah menindaklanjutinya. Tapi disebagian belum menindak lanjutyi. Hal itu disampaikan komisi A meminta agar segera menyelesaikan temuan itu.
Disebutkan, komisi A Gumontan Pasaribu pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat di kabupaten Toba dengan meliputi Administrasi, fisik. Barang/ jasa termasuk aset dan kepegawaian.
Oleh sekaitu itu, disebutkan komisi A apa bila terdapat temuan inspektorat memberi kesempatan bagi OPD terkait membenahi kekurangan setelah laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada objek pemeriksaan. Rekomendasi hasil pemeriksaan inspektorat diberi waktu 60 hari kepada objek pemeriksaan untuk ditindaklanjuti.
Juga Komisi C melalui juru bicaranya Binsar Gultom menyampaikan bantuan berbagai sektor selama ini tidak pernah menunjukkan hasil yang berarti bagi kemajuan ekonomi masyarakat. Oleh sekaitan itu Bupati Toba diharapkan agar lebih teliti dalam memberikan bantuan dan mengevaluasi segala bantuan.
Selain itu, permasalahan pengguna dana BOS yang dikelola masing masing sekolah di kabupaten Toba masih ditemukan sekolah yang belum memahami peruntukan penggunaan dana BOS termasuk dalam proses pembuatan SPJ masih sangat amburadul. Sebut komisi C. ***
Pewarta : Julius P. Siahaan.
