Connect with us

REGIONAL

DPRD Kab. Pasbar : Lamban, Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai APBD

Published

on

KopiPagi PASBAR : Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) Sumbar, Parizal Hafni mengungkapkan bahwa penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai dari APBD dinilai lamban. Padahal di tengah pandemic Covid-19 ini masyarakat sangat membutuhkan bantuan tersebut.

Demikian diungkapkan Parizal usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Senin, (24/08/2020) . Keterlambatan peyaluran dana BLT APBD Kabupaten Pasaman Barat itu bukannya tidak beralasan. Sebab, hal itu berdasarkan laporan masyarakat dan pantauannya.

Seperti dikeahui, anggaran dana BLT APBD Kabupaten Pasbar telah dianggarkan sebesar Rp 9 milyar, namun sampai saat ini baru satu tahap yang disalurkan. Sejauh ini pihaknya belum memperoleh laporan adanya kendala keterlambatannya.

Diterangkannya bahwa anggaran sebanyak Rp 9 miliyar, seharusnya penyalurannya kini sudah masuk pada tahap ke dua tapi kenapa masih baru satu tahap. Dengan demikian masih ada lagi tersisa Rp 6 miliyar dan ia yakin dana tersebut akan dapat terserap pada bulan September nanti.

“Seharusnya Pemkab bisa lebih transparan, demikian juga dalam penyaluranya hendaknya dilibatkan unsur-unsur terkait,” ujarnya.

Dikatakan Parizall, sebelumnya dia sudah mempertanyakan hal ini kepada Kadis Sosial, sudah berapa tahap Penyaluran BLT tersebut dan Kadis Dinas Sosial menjawab baru satu tahap yang disalurkan, dan menurut Kadis Sosial untuk tahap kedua akan disalurkan pada minggu pertama bulan September ini,

Parizal Hafni mengatakan, dia akan memantau, benar apa tidak akan disalurkan BLT dari APBD tersebut pada Minggu Pertama Bulan September mendatang.

“Hanya membagikan sesuai data, kenapa harus begitu lamban, padahal masyarakat sangat membutuhkannya,” ujarnya kesal.

Di samping itu Parizal juga mengungkapkan saat ini pihaknya sedang mengawasi kemana saja anggaran yang digunakan ASN untuk melakukan perjalanan keluar daerah.

Sementara anggaran perjalanan dinas luar daerah sudah digunting. Bahkan ia mengaku untuk anggaran perjalanan dinas luar daerah anggota DPRD saja hingga saat ini tidak ada.

“Kita sedang mengawasi kemana saja mereka melakukan perjalan dan anggarannya untuk keperluan apa saja digunakan.
Sementara anggaran DPRD sendiri untuk melakukan perjalanan luar saja tidak ada,” ungkapnya.

Parizal meminta kepada para pejabat pemerintah yang baru datang dari luar daerah Pasbar, sebelum melakukan kegiatannya agar terlebih dahulu melakukan tes swab dan melakukan isolasi nandiri.

“Ini penting, karena kasus Covid-19 saat ini sedang merebak, tentu kita semua tidak ingin setiap harinya kasus Covid-19 terus bertambah. Untuk itu saya harapkan agar kita semua harus lebih transparan,” harap Parizal.

Demikian juga terkait data hasil laboratorium harus transparan, khususnya mengenai pasien yang terpapar Covid – 19 harus jelas untuk pasien yang positif dan pasien yang terkonfirmasi positif.

Parizal Hafni selain sebagai Ketua DPRD Pasbar juga sebagai Wakil Ketua Satgas COVID-19 Pasaman Barat.
Dikatakannya, Pasaman Barat sempat menjadi zona kuning karena adanya kasus baru sebanyak lima orang, dan meskipun saat ini
3 orang dari 5 orang pasien terkonfirmasi positif kini sudah dinyatakan sembuh, harapannya semoga ke depan tidak ada lagi penambahan.

Disisi lain Ketua DPRD tetap mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan jangan melakukan perjalan ke luar daerah kalau tidak ada kegiatan yang penting,sebab peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 di di Sumbar saat ini tidak bisa kita prediksi dengan pasti penyebarannya.

Parizal juga meminta kepada masyarakat di Pasaman Barat agar tetap mengikuti anjuran pemerintah dengan petunjuk protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Terhadap pemerintah Pasaman Barat Parizal tetap berharap agar transparan, baik dalam hal penggunaan anggaran khususnya terkait lambannya penyaluran BLT Kabupaten maupun terkait kurang seriusnya perhatian dalam pencegahan penyebaran Covid -19 ini.

“Kita berharap kepada pemerintah supaya transparan dalam hal penanganannya dengan tetap memperhatikan dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, juga pemkab harus bisa bersikap tegas dan meninjau kembali tentang perjalanan pejabat ke luar daerah,” harapnya mengakhiri. Kop.

Pewarta : Zoelnasti
Editor : Mastete

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *