KopiOnline DEPOK,- Tindakan Walikota Depok yang memberikan bantuan 1.000 paket Sembako kepada pegawai negeri sipil atau ASN dinilai kurang tepat oleh banyak pihak. Tindakan ini bisa memancing kemarahan warga yang sudah lebih sebulan tidak boleh bekerja dan mulai kelaparan.
Roy Pangharapan, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat DKR Kota Depok kepada wartawan mengatakan, di tengah wabah virus Corona (Covid-19) PNS tetap menerima gaji setiap bulanya dan malah dinerikan Sewmbako Sementara pekerja harian yang wajib tinggal di rumah malah sebagian besar tidak menerima Bansos.
Seharusnya kalau menurutnya, selesaikan dululah kewajiban Walikota untuk menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang terdampak.
Kalau tidak atau belum ada bantuan sosial, segera dirikan dapur-dapur umum disetiap kelurahan seperti yang diintruksikan pemerintah pusat.
“Saya gak ngerti tujuannya walikota apa. Kalau seperti ini, kayak menyiram bensin pada ilalang kering. Memancing kemarahan rakyat, ngumpani rakyat biar ngamuk berhadapan dengan aparat,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa pemerintahan kota Depok telah menyalurkan bantuan sosial kepada 30.000 KK (kepala keluarga), masing-masing KK mendapat Rp 250.000,-
“Jumlah tersebut masih sangat sedikit dibandingkan yang membutuhkan sekitar kurang lebih 300.000-an KK terdampak wabah Corona. Kemana semua Bansos untuk masyarakat itu,” tanya Roy Pangharapan.
Ia meminta agar pemerintah pusat dan provinsi tidak mendiamkan kejadian seperti di Depok. Sudah waktunya pemerintah pusat segera memeriksa dan menindak diskriminasi walikota ini.
“Kalau pemprov atau pusat mendiamkan, berarti mendukung tindakan walikota yang merugikan masyarakat. Rakyat punya batas kesabaran yang kalau dibiarkan, bisa meledak kapan saja,” tegasnya.
Seperti diketahui, Walikota Depok, Mohammad Idris didampingi Ketua Korpri kota Depok, Supian Suri telah membagikan paket sembako kepada PNS di lingkungan Pemkot Depok, Senin (20/4/2020) lalu. Adapun PNS yang menerima bantuan paket sembako terdiri dari ASN golongan 1 sebanyak 28 orang, Golongan II sebanyak 963 orang, dan 9 orang non PNS Pendukung Sekretariat. Kop.
