Bupati Amran Mahmud : Wajo Jadi Kabupaten Pertama Pembangunan PLHUT

KopiOnline WAJO, – Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI (Dirjen PHU) Prof Nizar Ali meresmikan penggunaan Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di Kota Sengkang Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Selasa (18/02/2020).

Selain dihadiri langsung Bupati dan Wakil Bupati Wajo Amran Mahmud dan Amran, peresmian PLHUT pertama di Sulsel itu juga dihadiri Kakanwil Kemenag Sulsel Anwar Abubakar, serta unsur Forkopimnda lingkup Wajo. Selain itu juga dihadiri Kakankemenag dan Kepala Sesi PHU Kabupaten Kota se Sulsel serta Pimpinan Ormas Islam.

Pada kesempatan itu Bupati Wajo Amran Mahmud menyampaikan ucapan terimakasihnya secara khsusus kepada Dirjen PHU Kemenag RI karena sudah mempercayakan Kabupaten Wajo sebagai Lokasi Pembagunan Gedung PLHUT.

Bupati Wajo ini juga menuturkan rasa bangganya karena daerahnya menjadi lokasi pertama pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di Sulsel.

“Hadirnya PLHUT di Wajo sangat tepat, sebab animo masyarakat kami untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah sangat tinggi, Wajo saat ini masuk dalam 5 besar daerah dengan daftar tunggu (Waiting List Haji) tertinggi di Indonesia sehingga keberadaan PLHUT ini sangat penting dan bermanfaat,” ungkapnya.

Mantan Wakil Bupati ini juga memaparkan bahwa pemerintahannya juga Hendak membangun pusat manasik haji di Islamic Centre Wajo serta menghadirkan Mall Layanan terintegrasi termasuk Layanan imigrasi dalam rangka mendekatkan lokus layanan dengan masyarakat.

Amran Mahmud berharap layanan haji dan umrah sudah bisa dilakukan di Wajo, sehingga calon jamaah haji dan umrah tidak perlu lagi keluar kota hanya untuk mendapatkan layanan seperti layanan imigrasi, vaksin kesehatan pra pasca ibadah haji umrah dan sebagainya.

Mewakili masyarakat Wajo, Amran Mahmud mengucapkan terima kasih secara khusus buat Dirjen PHU Kemenag RI dan Kakanwil Kemenag Sulsel atas perhatian khusus diberikan kepada masyarakat Wajo dengan menghadirkan sebuah pusat layanan dasar yang sangat dibutuhkan oleh umat muslim di Wajo.

Amran berharap dengan adanya PLHUT ini mendatangkan manfaat dan berkah bagi masyarakat Kabupaten penghasil sutera ini.

Sementara Kepala Kantor Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Anwar Abubakar mengatakan bahwa gedung megah berlantai dua yang bernama Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) yang pertama di Sulsel ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal bagi pelayanan umat khususnya terkait ibadah haji dan umrah.

Selain itu, secara khusus, Kakanwil kemenag Provinsi termuda di Indonesia ini menghaturkan terima kasih buat Dirjen PHU Kemenag RI atas penetapan Kabupaten Wajo sebagai lokasi peresmian pertama pertama PLHUT di luar Jawa, dan satu satunya dibangun di tahun 2019 dan pertama kalinya di Provinsi Sulsel.

“Semoga bangunan ini akan menjadi monument abadi yang mendatangkan manfaat dan keberkahan bagi masyarakat Wajo”, ungkapnya

Anwar Abubakar juga merincikan bahwa saat ini Waiting list Calon Jemaah haji untuk Kabupaten Wajo sebanyak 15.300 orang CJH. Bila dibagi dengan kuota pertahun untuk Wajo maka daftar tunggunya mencapai angka 40 tahun.

Sementara untuk Sulsel sendiri dengan kuota haji pertahun hanya 9.176 orang untuk tahun ini, sementara Jumlah Calon Jemaah Haji yang sudah mendaftar saat ini sudah mencapai 242.194 orang. Kemudian untuk Kabupaten Bantaeng menjadi Kabupaten dengan daftar tunggu terlama di Indonesia yakni 43 tahun.

Oleh sebab itu, Kakanwil Kemenag Sulsel sangat mendukung program haji millenial atau haji muda, yaitu daftar haji sejak usia dini serta mendorong wacana perubahan regulasi di UU Haji terkait Pembatasan Usia.

“Yang dibolehkan daftar haji dari yang saat ini 12 tahun menjadi lebih diturunkan angka usianya, sehingga beberapa tahun ke depan, jemaah haji kita sudah berusia muda-muda,” ucap Anwar.

Lebih jauh, Anwar Abubakar merincikan bahwa daftar Calon Jemaah Haji berdasarkan Usia lanjut antara 90 sampai 101 tahun di Sulsel sebanyak 240 orang. Sehingga dengan adanya regulasi dan kebijakan baru dari Dirjen PHU Kemenag RI terkait Prioritas untuk keberangkatan CJH untuk Lansia bisa mengikis angka tersebut.

Mantan Kepala Kantor Kemenag Bantaeng dan Gowa ini juga memaparkan bahwa saat ini Kementerian Agama Sulsel sudah menjalankan dan menggalakkan terus program manasik sepanjang tahun. Diantaranya pendampingan dan bimbingan kepada seluruh calon jemaah haji di tingkat kecamatan bahkan desa yang dilaksanakan oleh para penyuluh Agama dan KUA se Sulsel.

“Khusunya ilmu agama dasar, seperti mengaji, sholat, wudhu, tayammum serta manasih haji dan umrah itu sendiri. Sehingga diharapkan calon jemaah haji kita jauh-jauh hari sebelum berangkat ke tanah suci sudah siap secara wawasan keilmuan terkait ibadah haji, termasuk prakteknya,” jelas Kakanwil.

Sementara, Direkur Jenderal Penyelenggaraan haji dan Umrah Kemenag RI (Dirjen PHU) Prof Nizar Ali mengatakan bahwa Gedung PLHUT berlantai dua ini dibangun dengan skema bantuan SBSN (Surat Berharga Syariat Negara), yang pemanfaatannya dikembalikan untuk kemaslahatan umat khususnya peningkatan layanan haji dan Umrah.

Dia menyebutkan bahwa dari 16 daerah yang mendapat alokasi pembangunan PLHUT, Kabupaten Wajo merupakan satu-satunya daerah dan pertama di Propinsi Sulawesi selatan.

Mantan Kakanwil Yogyakarta ini juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kejari dan jajarannya yang telah mengawal dan mengawasi proses dan pembangunan PLHUT ini. Terkhusus kepada Pemda Wajo, Forkopimda dan masyarakat Wajo atas respon positifnya atas keberadaan pusat layanan haji dan umrah ini.

Prof Nizar Ali mengungkapkan munculnya gagasan PLHUT ini diawali dari keprihatinan melihat sarana dan prasarana pelayanan haji dan umrah yang menyedihkan khususnya di kabupaten kota. Termasuk layanan pembatalan haji, biometrik, BPS dan lainnya yang terkait haji dan umrah.

“Oleh karena itu kita dituntut memberikan pelayanan maksimal dengan segala keterbatasan fasilitas, sementara layanan ini merupakan layanan dasar yang sangat didambakan oleh banyak orang,” ungkapnya.

Hadirnya PLHUT ini kata Prof Nizar Ali untuk memberikan layanan one stop service, jadi Calon Jemaah haji begitu memasuki gedung tersebut dalam sehari sudah bisa dapat memiliki nomor porsi haji. Pasalnya, didalam gedung semua layanan terkait haji dan umrah sudah disiapkan dalam satu atap.

Di moment peresmian tersebut, Prof Nizar Ali juga menjelaskan terkait penambahan kuota haji. Kementerian Agama tidak pernah menolak adanya penambahan kuota haji. Hanya saja kata dia kondisi saat ini khususnya terkait fasilitas di Arab Saudi belum memungkinkan pihak penyelenggara haji untuk ujug ujug menerima penambahan kuota.

“Soalnya titik krusial saat ini yang menjadi alasan untuk berpikir ulang guna menambah kouta haji adalah wilayah Mina yang sangat terbatas space-nya. Kalau dipaksakan untuk diterima penambahan kuota tersebut, yang ada bukannya memudahkan jemaah haji kita dalam beribadah, yang ada justru menambah sulit jamaah kita, dan itu sangat beresiko. Olehnya itu indonesia mengusulkan tenda di Mina dibuat bertingkat dan usulan tersebut sudah disetujui oleh pemerintah Arab Saudi, dan pembangunannya akan selesai dengan estimasi sampai tahun 2030,” paparnya.

Dirjen PHU juga menepis isu bahwa bisa cepat berangkat haji dengan membayar dengan jumlah tertentu atau syarat tertentu itu adalah hoax dan pasti penipuan. Kecuali yang dirujuk oleh UU seperti lansia, pendamping lansia serta gabung mahram dengan syarat dan ketentuan sesuai amanat UU. “Prinsipnya pengelolaan haji dan umrah kita sudah mempertimbangkan prinsip transparan dan adil,” tegasnya.

Terkait wacana Pembatasan usia daftar haji yakni 12 tahun ini memang perlu dikaji ulang regulasinya. Bahkan jika bisa dibawah 12 tahun lebih baik sehingga program Haji Muda, atau Haji Millenial beberapa tahun kedepan bisa terwujud.

“Animo masyarakat kita di Indonesia khususnya di Sulsel sangat besar, terbukti dengan masuknya beberapa kabupaten di Sulsel sebagai daerah dengan daftar tunggu terlama di Indonesia termasuk Wajo. Akan tetapi hal ini maih patut kita syukuri, karena dengan pengelolaan haji saat ini, Calon Jemaah kita sudah bisa mengetahui estimasi keberangkatannya ini, dari pada Malaysia yang Waiting listnya saat ini mencapai angka 135 tahun, itu disebabkan karena setoran awalnya di sana hanya sekitar Rp5 juta kalau dirupiahkan, sehingga pendaftar menumpuk. Belum lagi Pakistan yang daftar keberangkatan calon Jemaah hajinya tiap tahun menggunakan sistem undian, itulah sebabnya semua negara Islam di dunia ini memuji sistem pengelolaan haji dan umrah di Indonesia, dan saat ini mereka ramai ramai ingin belajar dan mengadopsi system perhajian kita, karena Indonesia sudah beberapa tahun berturut turut dinobatkan sebagai negara pelaksana ibadah Haji dan Umrah terbaik di dunia,” paparnya.

Terkait kebijakan haji tahun 2020 ini, Dirjen PHU memaparkan bahwa biaya riil haji sesungguhnya di Indonesia adalah Rp69 juta lebih. Sementara yang dibayar riil oleh jemaah haji hanya Rp35 juta secara nasional. Itu disebabkan karena berkat dan berkah dari nilai manfaat dana setoran awal haji yang dikelola oleh BPKH secara transparan dan keuntungannya dikembalikan lagi ke Jemaah.

“Jadi kalau ada yang ngomong di luar saya bilang dana haji kita habis, percayalah itu adalah HOAX, sekarang zamannya serba transparan, jadi masyarakat juga sudah bisa cari tahu sendiri kebenaran informasinya dengan sumber yang jelas dan resmi,” urainya.

Dirjen PHU juga beberkan layanan haji tahun ini yang menurutnya memiliki banyak peningkatan seperti penyiapan respon darurat di wilayah Arafah Musdalifah dan Mina (ARMUZNA). Sistem pelaporan petugas haji berbasis aplikasi, konsumsi sudah full covered yang dulunya hanya 45 kali makan, kini meningkat menjadi 50 kali makan.

Kemudian efesiensi proses visa, penomoran maktab berbasis zonasi, mengefektifkan pelunasan haji non teller, perbaikan proses badal dan safari wukuf serta progam lainnya. “Semoga dengan perbaikan dan peningkatan layanan ini, bisa lebih memenuhi kebutuhan layanan dasar calon dan Jemaah haji kita, sehingga ibadahnya bisa lebih fokus dan lebih khusyuk,” pungkasnya. Otn/kop.