DEPOK | KopiPagi : Sebelumnya, panitia Musyawarah Kota (Mukota) Kadin Kota Depok menetapkan angka terang-terangan sebesar Rp 150 juta bagi yang mau ikutan daftar calon Ketua Kadin Kota Depok.
Dana yang ditetapkan tidak elegan untuk sebuah proses demokrasi mendapat kritikan keras berbagai kalangan karena dinilai menghalalkan money politik dalam ajang pemilihan Ketua Kadin Kota Depok.
Sebagian kritikan ditujukan ke panitia yang dinilai hanya ‘akal-akalan’ agar memunculkan calon tunggal atau panitia ingin mencari untung alias bakal menang banyak karena penetapan dana sebesar itu tanpa dasar dan peraturan organisasi (PO).
Dan, benar saja penetapan biaya pendaftaran yang diperhalus sebagai biaya partisipasi atau kontribusi dianulir sendiri oleh panitia setelah melakukan rapat dengan Kadin Jawa Barat (Jabar) yang tertuang dalam surat Kadin Kota Depok bernomor 010/P/X/2021 tertanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatanggani Ketua Organizing Committee (OC) Sonar Harahap dan Ketua Sterring Committee (SC) Edmon Djohan.
Persyaratan calon Ketua Kadin Kota Depok Periode 2021-2026 dalam point 13 tertulis bersedia memberi biaya partisipasi/kontribusi biaya pelaksanaan Mukota Kadin Kota Depok sesuai Skep/047/DP/VI/2018.
Point 14 tertulis bersedia memberi biaya partisipasi/kontribusi biaya sebesar Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan hasil rapat pleno diperluas Badan Pengurus Kadin Kota Depok, Organizing Committee (OC) dan Sterring Committee (SC) serta Dewan Pertimbangan pada 6 Oktober 2021. Point 15 tertulis penyerahan biaya partisipasi/kontribusi setelah dinyatakan lolos verifikasi dan validasi.
Sepertinya panitia juga mulai goyah dengan keputusan yang dibuat sebelumnya, antara lain juga menganulir terkait penutupan pendaftaran peserta dan calon ketua yang semula sudah ditutup pada Jumat 29 Oktober 2021, dibuka kembali hingga ditutup pada 18 Nopember 2021, pukul 14.00 WIB. Untuk pelaksanaan Mukota Kadin Kota Depok rencananya akan berlangsung di Hotel Bumi Wiyata (BW) Depok pada 25 Nopember 2021.
Diduga panitia mencoba ‘bermain-main tak upet’ bersama calon Incumbent. Eh, nggak nyangka, kalau pemilihan Ketua Kadin Kota Depok saat ini mendapat perhatian khalayak, Tengsin deh.
“Wajar publik curiga, dari awal proses pembentukan dan aturan kepanitiaan tidak transparan yang tak melaksanakan keterbukaan informasi publik, membuat aturan banyak yang tak sesuai PO, seperti penutupan pendaftaran dan penentuan biaya partisipasi. Dan, yang sedang menjadi sorotan yakni Kantor Kadin Kota Depok ternyata berdomisili di kantor Incumbent, yang tentu dinilai tempat yang tidak netral,” terang Ketua Tim Pemenangan (Timses) Calon Ketua Kadin Kota Depok, Dian Nufarida, Rudi Murodi. *D-tren/Von/Kop.
