Published
4 tahun agoon
By
masteteKopiPagi JAKARTA : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan sistem pengawasan Dana Desa di seluruh desa di Indonesia.
Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri menjelaskan, pengawasan dana desa perlu disempurnakan mengingat uang negara tersebut dikelola langsung oleh pemerintah desa yang sangat memiliki problematika berbeda-beda.
“Kompleksitasnya yaitu pengelola dana desa tentu adalah pemerintah desa dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dengan segala variabel yang ada, dengan segala sosial politik masyarakat yang ada,” ucap Gus Menteri di kantor BPKP Jakarta, Selasa (11/08/2020).
Kemendes PDTT, lanjut Gus Menteri, selalu melakukan penyempurnaan yang disesuaikan dengan kondisi desa untuk menutup celah penyelewengan dana desa, termasuk BLT Dana Desa yang diperuntukkan kepada warga yang terdampak Covid-19.
Doktor Honoris Causa dari UNY ini melanjutkan, masalah lain adalah terdapat pada regulasi yang tidak selaras antara Kemendes PDTT dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kemendes PDTT memiliki kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa, akan tetapi tidak memiliki hak memantau progres penggunaan dana desa, berapa dana yang sudah digunakan dan untuk apa saja.
“Ini yang kita diskusikan dan kayaknya solusinya itu ada di BPKP, nanti bagaimana BPKP memberikan solusi terkait sistem pengawasan dana desa ini,” pungkas Gus Menteri. Kop.
Pewarta : Gatot B
Editor : Mastete Martha
Penggunaan Produk Dalam Negeri, Tingkatkan Perekonomian Indonesia
Ditjen Bina Bangda Dorong Partisipasi Perempuan dalam Perhutanan Sosial
Ketua MPR RI : Tindak Tegas, Penyulap Produk Impor jadi Produk Dalam Negeri
“PROGRAM BERSIH-BERSIH BUMN” PERANG MELAWAN FRAUD
Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Perlu jadi Fokus Utama Pemda
Dirut PT PTY Rulien : PJ Walikota Ambon Berhak Minta BPKP Audit PT. DSA