JAKARTA | KopiPagi : Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan bahwa Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Arsjad Rasjid, berencana menemui calon presiden terpilih Prabowo Subianto untuk bersilaturahmi. Rencana Arsjad tersebut disampaikan saat bertemu Bamsoet pada acara open house yang juga dihadiri Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roslani.
“Tadi siang saat Pak Arsjad datang ke rumah menghadiri acara open house, disampaikan keinginan beliau sowan ke Pak Prabowo untuk silaturahmi. Jadwal pertemuannya memang belum ada waktu pasti. Beliau sedang berusaha berkomunikasi untuk sowan,” ujar Bamsoet kepada wartawan usai berkunjung di kediaman Prabowo Subianto, di jalan Kertanegara Kebayoran Baru Jakarta, Rabu (10/04/2024) malam.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Rosan Roeslani, juga datang bersilaturahim ke rumahnya saat open house berlangsung. Rosan bercerita sempat bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu siang. Namun, Rosan belum menceritakan isi pertemuannya dengan Megawati.
“Tadi Pak Rosan maupun Pak Arsjad juga ketemu bersama-sama. Persaingan dalam Pemilihan Presiden 2024 merupakan peristiwa yang biasa, karena yang terpenting hubungan persahabatan tetap terjalin. Prinsipnya kami yang muda-muda ini tetap berpendirian, berpolitik secukupnya, berteman selamanya,” kata Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menuturkan, dirinya mendukung jika Prabowo merangkul semua partai politik dalam koalisi pemerintah. Sehingga dalam pemerintahan kedepan tidak ada oposisi. Tujuannya, agar suasana politik bisa kondusif dan pemerintahan dapat berjalan baik.
‘Kita tidak memerlukan adanya oposisi. Karena sesungguhnya dalam sistem demokrasi Pancasila tidak dikenal oposisi. Kita ingin membangun bangsa ini berdasarkan musyawarah mufakat. Itulah sesungguhnya jati diri demokrasi ke-Indonesiaan kita,” urai Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini berharap Pemilu 2024 yang baru saja berlalu, tidak menimbulkan perpecahan. Perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam kontestasi demokrasi. Para elite politik harus menunjukkan sikap negarawan, agar dapat meminimalisir potensi konflik yang terjadi antar pendukung.
“Perbedaan pilihan dalam Pilpres jangan sampai membuat perpecahan. Terpenting persatuan dan kekompakan harus tetap kita jaga. Setelah Pilpres usai semua akan bersanding lagi. Yang semula bertanding, harus bersanding kembali. Ada saatnya kita bertempur, ada saatnya kita bersatu kembali membangun negeri,’ pungkas Bamsoet. *Kop.
Ketua PWI Depok : Usut Tuntas Penyebar Dugaan Penyelewengan Dana Pelaksanaan UKW
DEPOK | KopiPagi : Terkait munculnya informasi atau penyebaran di media sosial grup WhatsApp (WA) adanya dugaan penyelewengan dana corporate social responsibility (CSR) yang disalurkan pemerintah pusat melalui BUMN untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sekitar 30 provinsi di Indonesia.
“Informasi itu seharusnya ditangani secara bijakasana dengan mengusut tuntas kebenaran beritanya oleh Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat tentunya terhadap oknum penyebar informasi tersebut,” tegas Ketua PWI Kota Depok Rusdy Nurdiansyah, Kamis (11/04/2024), melalui keterangan persnya yang didapat media ini.
Adanya informasi dugaan penyelewengan dana hingga miliaran rupiah tanpa ada fakta, dan data tentunya sangat disayangkan bahkan terkesan ‘membunuh’ atau merobohkan citra PWI yang selama ini terus berbenah diri menuju organisasi yang sehat dan profesional.
Menurut Rusdy, informasi itu belum tentu kebenarannya dan sangat terkesan ingin membunuh kredibilitas PWI Pusat bahkan sampai ke daerah.
“Yang.jelas penyebar informasi itu tentunya telah melanggar asas praduga tak bersalah yang semestinya di junjung tinggi seorang wartawan yang profesional atau juga pengurus PWI dan juga pengurus Dewan Kehormatan PWI,” tuturnya yang sangat mengecam keras DK PWI Pusat tidak mampu menangani secara internal terkait informasi yang telah menyebar di masyarakat luas.
“Benar atau tidak benar informasi tersebut tidak semestinya diungkap ke publik apalagi dibuatkan siaran pers,” imbuh Rusdy seraya berharap, segera mengusut masalah itu secara tuntas dan meminta penjelasan kepada oknum yang telah tertulis di berita tersebut. *Kop.
