LP-KPK Kawal Kebijakan Pemerintah untuk Pencegahan Korupsi

KopiOnline Karawang,- Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) melantik 7 Pengurus Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat untuk masa Bhakti Tahun 2019-2022, yang berlangsung di Resto Dewi Air Karawang, Jumat (08/11/2019).

Selain prlantikan pengurus sekaligus diadakan pelatihan tingkat dasar (Peltidas) dan rapat kerja daerah (Rakerda) II yang dihadiri Polres Karawang (KA. Hukum), AKP.Jafrizal S.H, Kesbangpol, Nur Cahya, Kejaksaaan Karawang diwakili Hendri Gunawan, para pengurus LP-KPK se-Jawa Barat dan tamu undangan lainnya. bertempat di Resto Dewi Air Karawang Barat

Ketua Umum Pusat LP-KPK Amirul S.Piola,SH mengatakan, peran serta LP-KPK dalam kelangsungan hidup bernegara adalah mencegah tindakan pidana korupsi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta. Pihaknya sebagai kontrol sosial akan mengawal kebijakan pemerintah agar tepat sasaran.

“Kita lebih kepada pencegahan tindak pidana korupsi,” ucap Amirul.

Dijelaskan lebih lanjut, kendatipun LP-KPK menjalin sinergi dengan penegak hukum, pemerintah dan pihaknya sebagai corong masyarakat tetap mengawasi kinerja pemerintah birokrasi dan para penegak hukum.

“Bilamana ada yang melanggar hukum, maka pihak LP-KPK akan menegurnya dalam upaya pencegahan korupsi,” ujarnya.

Amirul menambahkan selain pelantikan pihaknya juga akan mengadakan pelatihan dasar bagi LP-KPK terkait pencegahan korupsi dilanjutkan dengan rapat kerja daerah agar seluruh jajaran kepengurusan LP-KPK dalam sepak terjangnya berorganisasi sesuai dengan tupoksinya dan AD/RT LP-KPK.

Sementara itu 7 pengurus Kabupaten/Kota yang dilantik yakni Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Bekasi, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Karawang. Erwin