JAKARTA | KopiPagi : Jaksa Agung Burhanuddin melalui Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Fadil Zumhana, kembali kembali menghentikan penuntutan perkara pidana umum melalui penerapan asas keadilan restoratif atau restoratif justice (RJ).
“Setelah dilakukan gelar perkara (ekspose), akhirnya Jampidum Fadil Zumhana setuju 10 perkara dihentikan penuntutannya berdasarkan Restoratif Justice (RJ),” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Ketut Sumedana, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (26/07/2022).
Menurut Jampidum Fadil Zumhana, ads 10 berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif, yaitu :
Tersangka Irsan Yunus Alias Iccang Bin Yunus dari Kejaksaan Negeri Bone yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
Tersangka Darmawan Als Mawang Bin Rahman dari Kejaksaan Negeri Bone yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
Tersangka Artiwan Bangsawan S.Pd Bin Ahmad Bangsawan dari Kejaksaan Negeri Takalar yang disangka melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Tersangka Rudy Bin Alm. Djuri dari Kejaksaan Negeri Trenggalek yang disangka melanggar Primair Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Subsidiair Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Tersangka Putra Adi Setiawan Bin Bari dari Kejaksaan Negeri Surabaya yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
Tersangka Muhamad Soleh dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
Tersangka Subardi Alias Cathak Bin Wismo Suharto dari Kejaksaan Negeri Sleman yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
TersangkaYohana Skolastika Milburga Jekau dari Kejaksaan Negeri Sleman yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
Tersangka Hasanudin Nurdin Alias Etos dari Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
Tersangka Paramita Wulan Layata Manangkot Alias Wulan dari Kejaksaan Negeri Minahasa yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain:
– Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf
– Tersangka belum pernah dihukum.
– Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana
– Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
Pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain:
Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;
Tersangka belum pernah dihukum,Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana
Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
– Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.
– Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
– Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar.
– Pertimbangan sosiologis.
-Masyarakat merespon positif.
Selanjutnya, Jampidum Fadil Zumhana memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif.
“Hal itu sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum,” kata Fadil Zumhana. ***
Pewarta : Syamsuri.
