JAKARTA | KopiPagi : Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN melakukan kajian perubahan iklim yang menunjukan bahwa Pulau Sumatera akan menghadapi ancaman peningkatan kekeringan yang signifikan antara 20 sampai 25 persen hingga tahun 2050.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam respon tertlisnya, Rabu (12/06/2024) meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, menjadikan hasil kajian BRIN tersebut untuk menjadi dasar dalam menentukan langkah konkrit yang tepat guna mencegah dari terjadinya ancaman kekeringan drastis pulau Sumatra hingga tahun 2050 nanti.
Pemerintah, melalui KLHK diminta bekerja sama dengan pemerintah daerah atau Pemda di pulau Sumatera, untuk berupaya melakukan perluasan area reboisasi atau penghijauan, di pulau Sumatera, guna mencegah pulau Sumatra dari ancaman kekeringan di masa mendatang.
MPR RI minta agar KLHK lebih serius dalam menangani kasus pembalakan liar dan kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan, karena hal tersebut berpotensi meningkatkan terjadinya ancaman kekeringan drastis di pulau Sumatra.
Selain itu KLHK untuk selalu berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi musim dan cuaca di pulau Sumatra, dikarenakan wilayah Sumatra akan mengalami perubahan durasi musim hujan yang lebih panjang, sementara deret hari-hari kering tanpa hujan juga meningkat.
Pemerintah, melalui KLHK, bersama dengan BMKG dminta memetakan wilayah-wilayah lain di Indonesia yang berpotensi mengalami ancaman kekeringan di masa mendatang. Hal itu agar bisa dilakukan langkah solutif yang tepat untuk menangani dan mencegah terjadinya kekeringan di wilayah tersebut. Karena, bisa berdampak pada terjadinya krisis pangan di Tanah Air *Kop.
