KopiOnline Lampung Utara,- Devisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti delapan program indikator pengelolaan pemerintahan Kabupaten Lampung Utara. Selasa (19/11/2019)
Delapan indikator pengelolaan program pemerintahan yang menjadi sorotan diantaranya (1) Perencanaan dan Penganggaran. (2) Pengadaan barang dan jasa. (3) Perizinan. (4) Penigkatan kapabilitas aktif. (5) Pengawasan internal atau Inspektorat. (6) Menajemem Sumberdaya manusia. (7) Pajak daerah, dan (8) Dana Desa dan asset
Indikator delapan pengelolaan program itu dinilai buruk oleh lembaga anti rausiah. Pasalnya dalam pengelolaan delapan program tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menempati posisi terburuk ke dua di provinsi Lampung.
Penilaian buruknya pengelolaan delapan program pemkab Lampura tersebut diungkapkan oleh perwakilan divisi pencegahan KPK, Dian Fatri saat melakukan supervisi di pemkab Lampura pada, Selasa (19/11) di ruang Siger pemkab setempat.
Dian Fatri mengungkapkan kedatangan tim KPK untuk kedua kalinya ini tidak lain hanyalah melakukan supervisi KPK paska Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang melibatkan Bupati non aktif Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara pada Minggu malam (6/10/19) yang lalu dengan dugaan suap atau fee proyek di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperdag) dan PUPR.
“Kami kesini untuk monitoring proses pencegahan yang dilakukan dan pencegahan paska penindakan (OTT) yang lalu,” ujarnya.
Diharapkan Dian, pasca terjadinya OTT beberapa waktu yang lalu, proses pencegahan kedepan dapat lebih baik lagi berjalan.
“Kita berharap upaya pencegahan lebih optimal dilakukan sehingga tidak terulang kembali kejadian OTT. Apa lagi, kita melihat dan menilai pengelolaan delapan indikator tersebut masih sangat buruk,”tambahnya.
Dari pantauan di lokasi Tim Devisi Pencegahan KPK pagi hari sekitar pukul 08: 30 WIB tiba di pemkab Lampura. Tim lansung diterima Plt. Bupati Lampura, Budi Utomo dan dibawa ke ruang kerjanya. Sekitar pukul 10:30 WIB tim pencegahan KPK langsung melakukan pengarahan kepada jajaran pejabat dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Suyono
