HUT Kota Depok ke 23 : PWI Gelar Diskusi “Depok Menatap Masa Depan”

DEPOK | KopiPagi : Peringati HUT 23 Tahun Kota Depok yang jatuh pada 27 April, PWI Kota Depok menggelar diskusi “23 Tahun, Depok Menatap Masa Depan” yang diselenggarakan pada 25 April 2022 pukul 15.00-18.00 WIB, bertempat di Kantor PWI Kota Depok.

Adapun sebagai pembicara diskusi yakni Anggota DPR RI, Wenny Haryanto, Ketua DPRD Depok, TM Yusufsyah Putra, Kepala Diskominfo Depok, Manto, Mantan Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna dan Ketua DPD LPM Kota Depok, Yusra Amir. Selaku moderator yakni Hendrik Raseukiy (Wartawan Elshinta).

Namun, sangat disayangkan, diskusi yang dihadiri puluhan wartawan PWI Kota Depok dua pembicara dari Ketua DPRD Depok, TM Yusufsyah Putra dan Kepala Diskominfo Depok, Manto tidak bisa hadir dengan alasan jadwal cukup padat.

“Padahal PWI Kota Depok mendukung penuh untuk memeriahkan dan meyemarakan peringatan HUT 23 Tahun Kota Depok yang sesuai surat edaran Wali Kota Depok, Mohammad Idris yang meminta partisipasi masyarakat dan wartawan, dalam hal ini PWI Kota Depok,” ujar Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah dalam sambutannya.

Diskusi diawali pernyataan mantan Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna yang juga menyayangkan ketidakhadiran kedua pejabat tersebut, padahal sangat semangat sekali untuk diskusi dengan tema yang cukup menarik ini.

“Sangat disayangkan, sangat tidak menghormati para wartawan dan pembicara dari tokoh nasional yakni seorang anggota DPR RI, Wenny Haryanto. Kalau persoalannya sibuk, kami juga sibuk. Apalagi ini diskusi cukup bagus sekali, cukup tematik untuk peduli Kota Depok kedepan,” terangnya.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPD LPM Kota Depok, Yusra Amir yang menegaskan bahwa para pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tidak peka dengan semangat warganya, terutama pers untuk berperan serta bagi kemajuan Kota Depok.

Foto bersama usai diskusi yang digelar PWI Kota Depok dalam menyambut HUT Kota Depok ke 23.

“Kota Depok kedepan harus mampu mengikutsertakan peran pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di segala bidang. Potensi masyarakat Kota Depok itu luar biasa dan Pemkot Depok harus hadir untuk menyalurkan potensi itu. Saat ini dan kedepan diperlukan kepedulian pejabat Pemkot Depok terhadap potensi masyarakat, apalagi kepedulian masyarakat saat ini sudah sangat cukup tinggi terhadap pembangunan dan kemajuan Kota Depok,” tuturnya.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Depok-Kota Bekasi, Wenny Haryanto juga sangat menyayangkan ketidakhadiran kedua pejabat tersebut. Bahkan, Wenny mengaku tak pernah diundang dalam perayaan HUT Kota Depok.

“Saya tidak Maslaah nggak diundang, namun sesungguhnya komunikasi antara anggota DPR RI dengan Pemkot Depok harus terjalin baik. Dengan demikian ada diskusi yang bisa menghasilkan solusi bagi pembangunan Kota Depok. Terlebih APBD Depok tidak mencukupi untuk pembangunan Kota Depok dan masih butuh anggaran APBN dari Pemerintah Pusat,” ungkapnya.

Menurut Wenny sebagai anggota DPR RI, pihaknya sulit memperjuangkan anggaran dari APBN Pemerintah Pusat untuk pembangunan di Kota Depok selama Pemkot Depok nya pasif dalam memperjuangkan anggaran pembangunan.

“Pemkot Depok harus aktif dan kedepan harus mampu berkomunikasi dengan baik. Maju tidaknya suatu kota atau kabupaten tak lepas dari kepiawaian kepala daerah yang memimpin. Kepiawaian ini dibutuhkan dalam hal berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi untuk anggaran pembangunan daerah yang ada APBN Pemerintah Pusat dan APBD Pemerintah Provinsi. Selama ini tak ada proposal pembangunan untuk Kota Depok yang diajukan Pemkot Depok ke Pemerintah Pusat. Jadi kami pun sulit untuk mempertanyakannya,” jelas Wenny.

Selain itu, terkait RSUD Kota Depok Wilayah Timur yang baru selesai dibangun, Wenny sebagai anggota DPR RI Komisi IX yang salah satunya membidangi kesehatan, menyoroti belum adanya alat-alat kesehatan (alkes) di rumah sakit tersebut.

“Untuk alkes ini tidak ada pengajuan dari Pemkot Depok ke Pemerintah Pusat, jadi bagaimana kita mau perjuangankan kalau dari pihak pemerintahnya tidak ada usulan padahal saya di Komisi IX terkait urusan kesehatan ini,” terang Wenny.

Terkait pendidikan, Wenny kembali mempertanyakan sejauh mana Pemkot Depok berjuang mencari lahan untuk membangun madrasah negeri Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah. “Padahal di Kementerian Agama (Kemenag) ada anggaran buat pembangunan madrasah tersebut. Tapi sekali lagi belum ada proposal dari Kota Depok terkait hal ini,” tegasnya. D-tren/Kop.