YOGYAKARTA : KopiPagi : Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi mewakili Mendagri Tito Karnavian menghadiri Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DIY 2024 di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (6/4). Dalam arahannya Teguh memaparkan 8 arahan Presiden Joko Widodo kepada para kepala daerah tahun 2023.
Adapun 8 arahan Presiden Jokowi tersebut antara lain terkait bagaimana pemda mengendalikan inflasi; turunkan kemiskinan ektrem nol persen 2024; fokus turunkan stunting; perhatikan investasi, jangan ada izin usaha yang berbulan-bulan; pastikan 40 persen APBD dibelanjakan produk buatan dalam negeri; pemerintah kabupaten/kota harus mendesain kotanya tidak seragam sehingga memiliki diferensiasi dan maksimalkan potensi daerah; serta jaga stabilitas politik dan keamanan jelang Pemilu 2024, dan berikan jaminan kebebasan beragama juga masalah toleransi.
“Yang harus ditekankan dalam Musrenbang bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sehingga memberikan kontribusi terhadap pencapaian berbagai target nasional. Oleh karena itu sinkronisasi dan harmonisasi menjadi hal yang sangat penting,” pesan DItjen Teguh di hadapan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubowono X beserta jajaran.
Mewakili Mendagri, Teguh berpesan RKPD DIY Tahun 2024 juga harus diselaraskan dengan arahan Presiden termasuk pembangunan ekonomi pasca pandemi Covid-19, pencapaian pembangunan infrastruktur DIY termasuk pembangunan di kawasan pantai selatan, reformasi birokrasi serta ketahanan energi dan pangan. Juga pengurangan risiko bencana termasuk bagaimana melakukan mitigasi bencana.
“Dalam RKPD 2024 juga harus memperhatikan capaian makro DIY sebelumnya. Misalnya, laju pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2022 sebesar 5,15% yang menjadi cambuk karena masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Kendati perlu kita apresiasi DIY adalah satu dari tiga provinsi yang pada saat Covid-19 ekonominya masih surplus.”:
Demikian pula indeks pembangunan manusia (IPM), Dirjen Teguh sangat mengapresiasi Pemprov DIY dengan angka jauh di atas rata-rata nasional. “Untuk tingkat pengangguran pun sungguh kita apresiasi, untuk tahun 2022 DIY memperoleh sebesar 4,06 persen yang lebih baik dari capaian nasional. Demikian juga jumlah angkatan kerja yang mencapai 2,33% dan partisipasi angkatan kerja mencapai 73,52%, ini bagus,” tandas Teguh.
Dirjen Teguh pun memberikan dorongan semangat agar jajaran Pemprov DIY bisa meningkatkan berbagai target pencapaian 2024 sesuai dengan level nasional.
Lulusan terbaik Fisipol UGM tahun 1991 ini pun mengungkapkan, DIY yang mengusulkan 20 proyek nasional untuk tahun 2024, disetujui pemerintah pusat sebanyak 7 usulan. Antara lain pengadaan peralatan pemantauan kualitas air otomatis, rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif dan bantuan pasang baru listrik (BPBL).
Sebagai Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh pun berpesan terkait masalah cakupan perekaman KTP-el. Dari jumlah penduduk DIY sebesar 3.693.885 jiwa, dan wajib KTP sebesar 2.895.450 jiwa, yang sudah merekam 98,29%. Angka ini kata Teguh, berada di bawah rerata nasional 99,37%. “Tinggal sedikit lagi, ayo kita keroyok agar tercapai target cakupan perekaman KTP-el terutama jelasng Pemilu 2024.”
Untuk mengatasi kelangkaan blanko KTP-el, Teguh mengatakan, Dukcapil membuat terobosan melalui aplikasi IKD, identitas kependudukan digital. “IKD tak lain versi KTP-el dalam bentuk digital yang sangat memudahkan pelayanan publik yang sekarang mengacu pada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang serba digital pula.”
Targetnya untuk tahun 2023 sebesar 25% penduduk wajib KTP-el harus sudah mengaktivasi IKD. Berarti untuk DIY targetnya 723.863 orang. “Saat ini masih sangat kecil baru 22.905 orang atau 3,16%. Kita akan ‘maraton’ ke berbagai perguruan tinggi di DIY, menggelar layanan jemput bola Dukcapil Goes to Campus.”
Kemudian, terkait target pencapaian akta lahir, kartu identitas anak (KIA) dan buku pokok pemakaman (BPP), Dirjen Dukcapil menyebutkan, DIY bisa menjadi contoh daerah lainnya, karena sudah jauh di atas capaian target nasional.
“Terkait Pemilu 2024, ayo kita galakkan perekaman KTP-el kepada pemilih pemula dan penduduk rentan adminduk. Nonaktifkan penduduk yang sudah meninggal serta WNA yang terdata sebagai WNI, dan catat baik-baik perpindahan penduduk,” pungkas Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi.
Sementara Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan tunai kepada para lansia miskin yang ada di DIY. Bantuan ini diberikan dalam rangka upaya Pemda DIY mengurangi angka kemiskinan DIY yang saat ini masih menjadi yang tertinggi di Jawa.
“Kami ingin menghapus lansia yang umur 60 tahun ke atas tidak punya akses apapun untuk dia akan lebih sejahtera, kami bantu sampai dia meninggal,” kata Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam kata sambutan.
Berdasarkan data yang dimiliki oleh Pemda DIY by name by address menurut Sultan ada sekitar 9.000 lansia miskin yang ada di DIY, terutama paling banyak terdapat di Gunungkidul dan Kulon Progo. Jika semua lansia miskin ini diberi bantuan sampai nilai konsumsinya berada di atas garis kemiskinan, mestinya angka kemiskinan di DIY menurut dia bisa berkurang sampai 2,41 persen.
Adapun besar bantuan yang akan diberikan adalah Rp 100 ribu setiap bulan. Dengan bantuan itu, Sultan berharap pengeluaran konsumsi para lansia tersebut bisa naik dan lebih tinggi dari garis kemiskinan sekitar Rp 551 ribu sehingga tidak termasuk lagi ke dalam kategori penduduk miskin. *Kop.
