UMKM, Nelayan dan Petani Diperhatikan Jokowi, PSK Diabaikan

Oleh: Kornelius Naibaho., SH

PEMERINTAH Indonesia yang kini dikuasai oleh PDI Perjuangan dengan mendudukkan Joko Widodo sebagai Presiden RI ternyata bukan basa-basi pro wong cilik. Namun, Presiden RI justru melupakan nasib pekerja seks komersial (PSK) yang kini hidup luntang-lantung akibat tidak ada job.

Akibat pandemi covid-19 di seluruh Indonesia, bisnis esek-esek juga turut jatuh. Bisnis untuk kaum hidung belang itu ambruk dan bubar dengan sendirinya, akibat khawatir terpapar. Akibatnya, pekerja seks komersial pun sepi job, dan tidak ada penghasilan.

Untuk menyambung hidup, PSK pun berani korting harga short time dan long time. Untuk kelas menengah ke bawah, harga short time kisaran Rp 200 – 500 ribu, kini dibandrol antara Rp 100 – 300 ribu. Sedangkan untuk long time, harga normal yang biasanya bertarif Rp 750 ribu – 1,5 juta kini dibandrol sekitar Rp 500 ribuan. Itupun tidak ada peminatnya.

Selain tidak ada job, PSK pun terancam diusir dari kontrakannya akibat menunggak membayar. Tidak ada toleransi bagi penunggak kontrakan, apalagi di DKI Jakarta, majikan pasti akan mengusir.

Miris…! Kehidupan PSK di masa pandemi ini, tidak ada yang peduli terhadap para PSK yang kini nafasnya senin kamis, tidak pernah berdandan lagi, bahkan membeli sabun dan odol pun tak mampu.

Penyebab lain akibat sepi job yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM). Pada umumnya, PSK paling anti berurusan dengan pemerintah dan aparat karena khawatir diciduk, karena itu mereka lebih bertahan hidup di tempat mereka bekerja sembari berdoa agar PSBB berakhir dan Covid-19 berlalu. Sayangnya, doa mereka belum dikabulkan Tuhan Yang Maha Esa.

Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif berlomba-lomba memberikan bantuan sosial dan bantuan lainnya kepada warga Indonesia yang terdampak Covid-19. Sekali lagi, PSK diabaikan. Tidak ada yang peduli terhadap nasib PSK. Padahal, PSK sudah ada sejak zaman Nabi.

Entah apa yang merasuki tiga pilar demokrasi tersebut sehingga mengabaikan PSK, yang juga warga negara Indonesia. Apakah ada perbedaan jenis pekerjaan sehingga menimbulkan kesenjangan ?

Negara telah triliunan rupiah menggelontorkan APBN/APBD dan sumbangan swasta untuk penanganan Covid-19, juga tidak menyentuh PSK. Jutaan bansos telah disalurkan, namun tidak ada untuk PSK. Jutaan APD juga disalurkan, namun tidak ada untuk PSK. Lalu PSK ini siapa? Alien? Atau warga Indonesia yang tidak layak mendapatkan bantuan pemerintah ?

Ada Kementerian Sosial, ada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ada Satpol PP, ada Kepolisian, mereka tahu ada di mana para PSK – PSK tersebut.

Presiden Jokowi sangat memanjakan APBN triliunan rupiah untuk digelontorkan menjadi subsidi bunga kredit kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani dan nelayan, guna menghadapi tekanan ekonomi yang diakibatkan oleh penyebaran virus corona.

Sejak pandemi Covid-19 ini, tidak ada satu kata pun terucap dari Presiden untuk membantu PSK. Apakah PSK bukan dikategorikan Wong Cilik ? PDI Perjuangan ada di mana ?

Sedih…! Kerja keras mencegah penyebaran Covid-19 serta mengorbankan pikiran, tenaga dan anggaran, namun tidak memikirkan nasib PSK. Lalu apa gunanya kerja keras itu, bila masih ada yang diabaikan ?

Semoga tiga pilar demokrasi semakin dewasa dan semakin fokus mencegah penyebaran Covid-19 dan membantu semua pihak tanpa terkecuali yang terdampak pandemi ini. Semua warga Indonesia membutuhkannya, kalau tak sanggup jangan malu angkat kedua tangan. ***