Miris! Guru ASN SMA di Ponorogo Sertifikasinya dan Tunjangan Daerah Banyak yang Tidak Cair

Ponorogo | KopiPagi : Dunia pendidikan di Ponorogo, Jawa Timur kembali berguncang, banyak Guru di SMA dan SMK Negeri Kabupaten Ponorogo yang ternyata sertifikasi dan tunjangan daerahnya banyak yang tidak cair.

Hal ini berdasarkan sumber redaksi yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa,”Penyebab sertifikasi dan tunjangan daerah tidak cair karena kurang jam.jadi menurut info yang di terima, kurang jam tersebut di karenakan banyak nya guru honorer di sekolah tersebut, jadi jam nya harus di bagi dengan guru honorer di sekolah tersebut.guru honerer tersebut ada yang masa bakti baru dan ada yang lama. Seharus nya pengangkatan guru honorer baru tidak di perbolehkan dan yang paling parah guru ASN dan guru P3K harusnya lebih di utamakan jam mengajarnya daripada guru honorer,” jelas sumber tersebut, pada Rabu (01/11/2023) kemarin.

Harapan dari guru ASN dan guru P3K yang tidak cair serdik nya bisa cair jadi bisa menambah kesejahteraan guru tersebut

Ia menambahkan,”Masalah ini menunjukkan beberapa isu dalam kebijakan pendidikan dan administrasi di Kabupaten Ponorogo,” imbuhnya.

Sementara itu, secara terpisah terkait Sertifikasi dan Tunjangan Guru ASN yang ada diwilayah Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur tersebut mendapat sorotan dari CBA (Center for Budget Analysis,red).

Jajang Nurjaman Koordinator CBA/Foto ; Ist.

Kepada redaksi Koranpagionline.com, pada Rabu (01/11/2023) malam, Jajang Nurjaman Koordinator CBA mengatakan,”Berikut catatan dari Center for Budget Analysis CBA atas masalah tersebut ; Pemerintah daerah harus memastikan bahwa proses sertifikasi dan pencairan tunjangan daerah dijalankan dengan transparan dan akuntabel. Hal ini untuk menghindari kesalahan dalam penentuan jam mengajar dan alokasi sumber daya,” terangnya.

Lebih lanjut Kang Jajang menjelaskan bahwa,”Penting untuk mengelola guru ASN dan guru P3K dengan efisien, dan prioritas harus diberikan kepada mereka dalam hal alokasi jam mengajar. Hal ini dapat memastikan kesejahteraan guru-guru yang seharusnya mendapatkan tunjangan sesuai. Terakhir, Kesejahteraan guru harus menjadi fokus utama dalam kebijakan pendidikan. Keterlambatan pencairan tunjangan dan sertifikasi dapat memengaruhi motivasi dan kinerja guru,” jelasnya. (*BM/Red)