KopiOnline Jakarta,- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan soal pemindahan ibuk kota baru pengganti DKI Jakarta nanti, tidak akan ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Secara prinsip, Tjahjo menyatakan, ibu kota baru tersebut
nantinya bukan merupakan daerah otonomi baru. Maka wilayah ibu kota baru itu
nanti tidak akan dipimpin oleh kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun
wali kota.
“Secara prinsip pemerintahan ini yang saya pahami bukan
merupakan daerah otonomi baru,”
Hal tersebut menurut Tjahjo sudah dibahas sejak awal bersama
Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).
“Setahu saya enggak ada (penyelenggaraan Pilkada),”
kata Tjahjo.
Tjahjo mengatakan, Kemendagri terus mengikuti rapat persiapan
pemindahan ibu kota yang digelar Bappenas tersebut.
“Kami ikut terus setiap rapat Bappenas, tapi secara prinsip pemerintahan
ini yang saya pahami bukan merupakan daerah otonomi baru,” ujarnya.
Ibu Kota Negara baru, lanjut Tjahjo, kemungkinan hanya sebagai
kota administratif. Mendagri mencontohkan, seperti Putrajaya yang menjadi pusat
administrasi Malaysia.
“Ya (menjadi wilayah) khusus, ya kaya Putrajaya lah di
Malaysia,” tuturnya.
Terkait status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) yang melekat pada
Jakarta akan hilang setelah ada ibu kota negara yang baru, Tjahjo seperti
enggan menjawab. Ia lantas meminta agar menunggu penjelasan dari Bappenas.
“Kami enggak bicara soal itu, dibedakan mengenai
pemerintahan dengan pusat perekonomian, pusat pemerintahan. Tunggu rilisnya
dari Bappenas,” tuturnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya
mengatakan lokasi ibu kota negara yang baru telah mengerucut ke salah satu
provinsi di Pulau Kalimantan. Pilihannya antara lain Kalimantan Tengah,
Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
Setidaknya Jokowi sudah meninjau langsung beberapa lokasi yang
disiapkan. Seperti di Bukit Soeharto yang berada di Kalimantan Timur. Maupun di
segitiga emas yang disiapkan di Provinsi Kalimantan Tengah. Yakni yang berada
di antara Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas.
Kepastian lokasi ibu kota negara yang baru disampaikan Jokowi
dalam rapat terbatas ‘Pemindahan Ibu Kota’ di Kantor Presiden, Kompleks Istana
Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/8). Jokowi menyebut ibu kota akan dipindah ke
Pulau Kalimantan.
Dalam rapat itu, Jokowi pun meminta agar kajian yang berkaitan dengan kebencanaan, daya dukung lingkungan, ekonomi, demografi, sosial-politik, dan pertahanan-keamanan diselesaikan dan dirinci kembali. Otn/kop.
Media Partner : otonominews.co.id
