Masyarakat Apresiasi Pelayanan Publik & Sarana Prasarana Kejati DKI Jakarta

KopiOnline Jakarta,– Pelayanan publik, baik lewat aparat penegak hukumnya maupun aplikasinya, serta sarana prasarana yang terdapat di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta mendapat apresiasi dari masyarakat, penyidik, penasehat hukum dan para stakeholder lainnya.

Apresiasi dan kepuasaan publik itu tercermin dari hasil survey yang digelar Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bersama Biro Pusat Statistik (BPS) di aula Kejati DKI Jakarta, Senin (12/08/2019), terkait peningkatan pelayanan publik yang diberikan jajaran Kejati DKI Jakarta terhadap kementerian, lembaga, organisasi perangkat daerah, penasehat hukum termasuk para stakeholder pada unit-unit kerja di Kejati DKI Jakarta.

Dalam survey ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka dan pengisian kuesioner mandiri. Adapun responden berasal dari penyidik kepolisian, penasehat hukum, stakeholder unit kerja pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati DKI Jakarta dan stakeholder yang selama ini menggunakan jasa TP4D (Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) Bidang Intelijen pada Kejati DKI Jakarta.

Dari stakeholder Bidang Datun Kejati DKI di antaranya ada Bank BNI, Bank DKI, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, PD Pasar Jaya, Perumda Sarana Jaya, PAM Jaya dan Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta.

Sedangkan stakeholder Bidang Intelijen Kejati DKI Jakarta di antaranya adalah PPK Kemayoran, PPK Gelora Bung Karno, Dinas Perhubungan Pemda DKI Jakarta, Dinas Pendidikan Pemda DKI Jakarta dan Dinas Kehutanan Pemda DKI Jakarta.

Sejumlah responden yang mengikuti kuisioner tersebut mengaku sangat puas atas kinerja jajaran Kejati DKI Jakarta dalam  memberikan pelayanan publik, baik itu aspek pelayanan dari petugasnya, aplikasi pelayanan maupun sarana dan prasarana pendukung pelayanannya.

“Pelayanan publik yang diberikan jajaran Kejati DKI Jakarta saat ini sudah jauh berbeda. Banyak sekali perubahannya. Luar biasa, kemajuan yang dicapai sangat signifikan,” ujar Rudianto Manurung Amd SH MH CLA, salah satu pengacara muda yang ditunjuk sebagai koresponden memberikan penilaian guna kemajuan kejaksaan di era digital ini.

Menjawab pertanyaan wartawan, Rudianto Manurung mengatakan, sebagai seorang praktisi hukum, dirinya mengalami sendiri keramahtamahan dan keterbukaan (transparan) pelayanan yang diberikan jajaran Kejati DKI. Di samping itu, sarana dan prasarana pendukung yang terdapat di Kejati DKI sangat memadai.

“Sudah layak Kejati DKI Jakarta mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) mengingat ini adalah program utama Kemenpan RB dan Jaksa Agung mengimplementasikan Nawacita Presiden Joko Widodo yang salah satu intinya menginginkan aparatur sipil negara yang bersih dan selalu mengutamakan pelayanan terbaik yang optimal dan maksimal kepada masyarakat,” jelas Rudianto Manurung.    

Kejati DKI Jakarta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan para stakeholder adalah semata-mata bertujuan memberikan kepuasan kepada masyarakat untuk dapat menikmati layanan yang diberikan Kejati DKI Jakarta guna menghadirkan hukum ke tengah masyarakat dan mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

“Kami yakin bisa lolos WBK dan WBBM,” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, Warih Sadono, ketika dihubungi wartawan, kemarin. Syamsuri