Koppaja : Presiden Prabowo Subianto Jangan Pilih Jaksa Agung Titipan Parpol

JAKARTA | KopiPagi : Sebulan lagi Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan susunan kabinetnya, termasuk siapa nama Jaksa Agung untuk periode 2024 – 2029. Ketua Umum Komite Pemantau Perilaku Jaksa (Koppaja), Mr Mukhsin Nasir, mengharapkan Presiden Prabowo Subianto jangan memilih Jaksa Agung titipan partai politik (Parpol).

Mukhsin Nasir menjelaskan, jabatan Jaksa Agung itu bukan jabatan karir seperti Polri dan TNI. “Jabatan Jaksa Agung  itu jabatan politik tapi bukan partai politik (Parpol),” ujar Mr Mukhsin Nasir dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu (05/10/2024).

Menurut Mukhsin, yang bahaya itu kalau Jaksa Agung diangkat dari proses kepentingan partai politik tertentu

Artinya, kata Mukhsin, terafiliasi dari kepentingan tujuan partai meskipun dia bukan kader atau pengurus partai.

“Tapi akan sama juga kalau dia dipilih jadi Jaksa Agung melalui kepentingan parpol,” jelas Mukhsin.

Pria kelahiran Makassar ini pun mencontohkan jaman Presiden Soeharto ketika menunjuk dan mengangkat seorang Jaksa Agung tanpa melalui lobi-lobi pendekatan partai politik.

Mukhsin mengatakan semua Jaksa Agung yang diangkat Presiden Soeharto bersih dari kepentingan partai politik, tapi hanya mutlak kepentingan politik soeharto bukan kepentingan partai.

“Nah ini yang kita dorong. Sistem ini yang perlu diterapkan oleh Pemerintahan Prabowo sekarang,” pungkas Mukhsin.

Menurut Dia, setelah Pak Harto lengser semua presiden tidak ada yang demikian. Presiden-presiden setelah Pak Harto  semua punya Jaksa Agung dari titipan partai.

“Nah pemerintahan Presiden Prabowo kita dorong seperti sistem Pak Harto dalam mengangkat Jaksa Agung,” kata Mukhsin.

Hal ini, tambah Mukhsin, agar Jaksa Agung hanya tunduk kepada Presiden bukan kepada partai. Maka atas dasar itu, kata Mukhsin, kenapa Pak Harto bisa demikian memilih Jaksa Agung?

“Karena jaman Pak Harto tidak dikepung gerombolan partai politik seperti jaman sekarang partai seperti jamur tumbuh banyak,” tuturnya.

Mukhsin menambahkan, meskipun Jaksa Agung berasal dari internal tapi itu titipan partai.

“Nantinya bekerja untuk kepentingan partai bukan kepentingan penegakan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat dan negara,” tutup Mukhsin.

Sebelumnya Fajlurrahman Jurdi, Ketua Pusat Kajian Kejaksaan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan, mengatakan, sosok Jaksa Agung itu harus imparsial. Hanya saja, menginginkan Jaksa Agung yang imparsial itu sepertinya tak mungkin.

“Sebab sistem politik dan hukum menghendaki Jaksa Agung adalah bagian dari kekuasaan Presiden,” ujar Fajlurrahman Jurdi.

Tetapi, kata Dosen Fakultas Hukum Unhas itu, untuk mengurangi potensi ketergantungan politik di masa depan, Jaksa Agung harus memiliki kualifikasi professional. Jika independensi jabatan sulit di dapatkan, setidaknya ada independensi personal yang bisa diandalkan.

“Hal ini dapat dilihat dari  reputasi dan rekam jejak kandidat,” pungkas Fajlurrahman Jurdi.

Fajlurrahman Jurdi mengungkapkan bahwa pemerintahan baru nanti, terutama Presiden Prabowo adalah orang yang menjunjung tinggi profesionalitas itu. Presiden Prabowo memang politisi, tetapi jenis politisi yang tidak tega, yang berbeda dengan pendahulunya.

“Sebab itu, saya percaya, Presiden Prabowo akan perbaiki lubang penegakan hukum ini, terutama di kejaksaan,” tuturnya.

Mengenai nama-nama yang beredar di publik, Fajlurrahman Jurdi meyakini mereka semua punya potensi yang sama.

Tinggal Presiden melihat, meneliti dengan detail tentang masa lalunya. Sebab masa lalu akan menjadi beban baginya di masa depan.

“Saat masa lalunya kurang clear, bisa jadi sandera bagi di masa depan,” tandasnya.

Selain itu, tambah Fajlurrahman, juga mesti melihat kemampuan individual dan organsasinya. Sebab kejaksaan ini lembaga struktural.

“Integritas, profesionalisme, rekam jejak dan ketegasan akan menjadi kata-kata kunci bagi calon Jaksa Agung ke depan,” tutup Fajlurrahman Jurdi. *Kop.

Editor : Syamsuri.