Pengamat : Presiden Prabowo Basmi Korupsi, Sosok Jaksa Agungnya Firdaus Dewilmar

JAKARTA | KopiPagi : Jika tak ada melintang, sebulan lagi Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan susunan kabinetnya, termasuk siapa nama Jaksa Agung untuk periode 2024 – 2029. Banyak pihak, terutama pegiat hukum, mulai menebak-nebak sosok “penguasa” Blok M itu.

Menurut Ketua Pusat Kajian Kejaksaan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Fajlurrahman Jurdi, sosok Jaksa Agung itu harus imparsial. Hanya saja, menginginkan Jaksa Agung yang imparsial itu sepertinya tak mungkin.

“Sebab sistem politik dan hukum menghendaki Jaksa Agung adalah bagian dari kekuasaan Presiden,” ujar Fajlurrahman Jurdi kepada koranpagionline.com, Sabtu (21/09/2024).

Tetapi, kata Dosen Fakultas Hukum Unhas itu, untuk mengurangi potensi ketergantungan politik di masa depan, Jaksa Agung harus memiliki kualifikasi professional.

Jika independensi jabatan sulit di dapatkan, setidaknya ada independensi personal yang bisa diandalkan.

“Hal ini dapat dilihat dari  reputasi dan rekam jejak kandidat,” pungkas Fajlurrahman Jurdi.

Tanpa mau menyebutkan nama, Fajlurrahman Jurdi mengungkapkan bahwa pemerintahan baru nanti, terutama Presiden Prabowo adalah orang yang menjunjung tinggi profesionalitas itu.

Presiden Prabowo memang politisi, tetapi jenis politisi yang tidak tega, yang berbeda dengan pendahulunya.

“Sebab itu,saya percaya, Presiden Prabowo akan perbaiki lubang penegakan hukum ini, terutama di kejaksaan,” tuturnya.

Mengenai nama-nama yang beredar di publik, Fajlurrahman Jurdi meyakini mereka semua punya potensi yang sama.

Tinggal Presiden melihat, meneliti dengan detail tentang masa lalunya. Sebab masa lalu akan menjadi beban baginya di masa depan. Saat masa lalunya kurang clear, bisa jadi sandera bagi di masa depan.

Selain itu, juga mesti melihat kemampuan individual dan organsasinya. Sebab kejaksaan ini lembaga struktural.

“Integritas, profesionalisme, rekam jejak dan ketegasan akan menjadi kata-kata kunci bagi calon Jaksa Agung ke depan,” tutup Fajlurrahman Jurdi.

Satgas Investasi IKN

Sementara itu Ketua Umum Komite Pemantau Perilaku Jaksa (Koppaja), Mukhsin Nasir, menyatakan, jika Presiden Prabowo Subianto ingin mewujudkan programnya memberantas korupsi, maka Jaksa Agungnya adalah Firdaus Dewilmar, yang saat menjabat sebagai Sekretaris Satgas Percepatan Investasi IKN yang dibentuk Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mempercayakan mantan Staf Ahli Kejaksaan RI, Dr Firdaus Dewilmar SH MH, untuk “mengurus” percepatan investasi di Ibukota Nusantara (IKN).

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 tahun 2024 tertanggal 05 Agustus 2024, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan (Sulsel) itu mendampingi Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN. Bahlil sendiri sejak 19 Agustus 2024 lalu ditunjuk menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) oleh Presiden Jokowi.

Menurut Mukhsin, Firdaus Dewilmar adalah sosok jaksa yang memahami penegakan hukum berbasis investasi perekonomian.

Penunjukkan ini, kata Mukhsin, merupakan nilai kepercayaan putra insan Adhyaksa bahwa kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang sangat berperan dalam investasi laju pertumbuhan perekonomian bangsa, khususnya percepatan investasi di IKN.

“Langkah Presiden Jokowi menunjuk Firdaus Dewilmar ini pun dapat menjadi ukuran pada kabinet Presiden Prabowo mendatang bahwa peran kejaksaan sangat besar terhadap penegakan hukum yang bisa memberi keamanan dan keberlanjutan percerpatan investasi pertumbuhan perekonomian.

“Berdasarkan hal itu sudah selayaknya Presiden Prabowo mengangkat dan mimilih putra putri terbaik dari unsur Insan Adhyaksa sebagai Jaksa Agung RI,” katanya.

Sebab, lanjut Mukhsin, bila kepecayaan publik terhadap kejaksaan dapat berkelanjutan sebagai pelanjut tongkat komando Jaksa Agung Burhanudin adalah putra Insan Adhyaksa.

Mukhsin Nasir menegaskan, Kepercayaan publik terhadap kejaksaan selama ini jangan sampai berhenti di tsngan seorang jaksa agung yang tidak mampu meneruskan lembaga kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang modern dan humanis.

“Hal ini untuk menjaga marwah kejaksaan pada kabinet Presiden Prabowo mendatang,” tutur Mukhsin Nasir. *Kop.

Editor : Syamsuri.