PEMATANGSIANTAR | KopiPagi : Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi diharapkan segera melantik Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani SpA menjadi wali kota yang definitif.
Harapan itu disampaikan Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul M Lingga ketika dimintai tanggapan terkait pernyataan Gubsu yang mengatakan agar Plt Wali Kota tidak usah buru-buru dilantik.
“Sangat kami sayangkan pernyataan bapak gubernur yang demikian. Padahal kita di Kota Pematangsiantar membutuhkan akselerasi dalam rangka kebijakan percepatan pembangunan,” tutur Timbul, seperti dilansir Mistar.id, Rabu (20/07/2022).
Untuk diketahui, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemko) Pematangsiantar, hinga saat ini selain Walikota dr Susanti Dewayani SpA masih Plt, dari 38 Pimpinan OPD, 23 defenitif 15 masih Pelaksana Tugas (Plt).
Pelaksana Harian (“Plh”) adalah pejabat yang melaksanakan tugas dari pejabat definitif yang berhalangan sementara. Sementara Pelaksana Tugas (“Plt”) adalah pejabat yang melaksanakan tugas dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
Plh dan Plt merupakan pejabat yang melaksanakan tugas rutin berupa mandat yang diperoleh badan dan/atau pejabat pemerintahan apabila : ditugaskan oleh badan dan/atau pemerintahan di atasnya, dan merupakan pelaksanaan tugas rutin.
Menurut Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 Tahun 2019 tentang Kewenangan Plh dan Plt dalam Aspek Kepegawaian (“SE BKN 2/2019”), Tidak mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
Yang dimaksud dengan “Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategi”, yaitu keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategi dan rencana kerja pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan “perubahan status hukum kepegawaian”, artinya melakukan pemindahan, dan pemberhentian pegawai.
Adapun kewenangan Plh dan Plt pada aspek kepegawaian, antara lain meliputi: tugas melaksanakan sehari-hari pejabat definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
penetapan sasaran kerja pegawai dan prestasi kerja pegawai ;
penetapan surat kenaikan gaji berkala;
menetapkan cuti selain cuti di luar negeri dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri;
menetapkan surat tugas/surat perintah pegawai;
hukuman disiplin pegawai tingkat ringan;
menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi;
memberikan izin belajar;
memberikan izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan/administrasi; dan
pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.
Jadi, dalam menjalankan Plh atau Plt tidak mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) yang ditunjuk sebagai Plh atau Plt tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya. Menunjukkan PNS sebagai Plh atau Plt tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup dengan surat perintah dari pejabat pemerintahan lebih tinggi yang memberikan mandat.
Plh dan Plt jabatan definitif, oleh karena itu PNS yang diperintahkan sebagai Plh atau Plt tidak diberikan tunjangan jabatan struktural, sehingga dalam surat perintah tidak perlu dicantumkan tunjangan jabatan.
PNS yang menduduki jabatan fungsional dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt dengan ketentuan :
Pejabat pejabat tingkat utama dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrator atau jabatan pengawas;
Pejabat pejabat tingkat madya dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt jabatan administrator atau jabatan pengawas; dan Pejabat fungsional jenjang ahli muda dan pertama dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt jabatan pengawas.
PNS yang ditunjuk sebagai Plt melaksanakan pelaksanaan paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan.
Adapun dampak negatif dari jabatan Plt dan Plh, banyak penyelesaian kasus saling lempar tanggung jawab ke SKPD lain agar tanggung jawabnya tidak menjadi beban dari Plt dan Plh.
Akibat lainnya, terbuka kemungkinan Plt tidak fokus untuk mengurus jabatan yang diembannya untuk sementara waktu. Pasalnya, Plt tidak mendapatkan tunjangan sturktural atas jabatan tambahan tersebut.
Jadi, kerjaannya Plt dan Plh bertambah, tetapi benefit tidak ada dan kewenangan terbatas pada akhirnya jabatan Plt dan Plt lebih fokus pada jabatan definitif-nya.
Ini Daftar Pejabat Plt dan Plh :
- Sekertaris Daerah Pemerintahan Kota Pematangsiantar Budi Utari AP (Defenitif).
- Asisten Perekonomian Dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Pematangsianta, Zainal Siahaan SE MM (Defenitif).
- Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar Drs. Pardamean Silaen MSi (Defenitif).
- Staf Ahli Wali Kota Pematangsiantar Bidang Pembangunan Drs. Daniel Hamonangan Siregar (Defenitif).
5. Staf Ahli Wali Kota Pematangsiantar Bidang Pemerintahan Dra. Happy Oikumenis Dealy (Defenitif).
6. Sekretariat DPRD Kota Pematangsiantar, Eka Hendra, S.Sos (Defenitif).
- Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar Drs. Robert Samosir (Defenitif).
8.Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematangsiantar Drs. Pardamean Silaen MSi (PLT).
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar,Soefie Mengawary Saragih S. STP MSi (Defenitif).
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar Drs. Robert Sosor (PLT).
- Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar, Masni SH (PLT).
- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, Farhan Zamzamy SH ( PLT).
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pematangsiantar Dra. Happy Oikumenis Dealy (PLT).
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar Sertamalem Ulinasari Girsang SH (Defenitif).
- Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar dr. Ronald Hasimtongan (Defenitif).
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar Ir. Ali Akbar (Defenitif).
- Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar Drs. Lukas Barus ( Defenitif).
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Johannes Sihombing, S.STP, MSi (PLT).
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Kota Pematangsiantar
Herbet Aruan S.Pd, MH (PLT).
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar Dedy Tunasto Setiawandi, SH (Defenetif).
21.Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar Kusdianto, SH (Defenitif).
22 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar Dedy Tunasyo Setiawan, SH (PLT).
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PIT) Kota Pematangsiantar AgusSalam, SE (Defenitif).
- Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar Kusdianto, SH (PLT).
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pematangsiantar Hasudungan Hutajulu, SH (PLT).
- Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar Dra. Kartini Asmaranda Batubara MM (PLT).
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar Ir. Ali Akbar (Plt).
28. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar Pariaman Silaen SH (Defenitif). 29. Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar Herri Okstarozal SH (PLT). 30. Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar PRdomuan Nasution, SS, M.SP (Defenitif). 31. Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar Robert Sitanggang S.STP (Defenitif). 32. Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar Jan Ericson Chandra S.STP, M.Si (Defenitif). 33. Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Prasizu Minlu Harahap RASIZU MINLY S.STP (Defenitif). 34. Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Jufiter Sitepu S.STP (Defenitif). 35. Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar Syahrul Ramadhan Pane SH (PLT). 36. Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Syaiful Rizal S.STP (Defenitif). 37. Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar Irwansyah Saragih S.Sos, M.Si (Defenitif). 38. Kepala RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar dr. Flora Maya Damanik (PLT).
Data ini diterima Koranpagionline.com dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematangsiantar Drs. Pardamean Silaen MSi (PLT) baru baru ini. ***
Editor :Nilson Pakpahan.
