MAMUJU | KopiPagi : Pemprov Sulbar melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Direktorat Korsup Wilayah IV KPK, di Gedung Graha Sandeq, Kompleks Perkantoran Gubernur, Selasa (20/06/2023). Kehadiran Korsup IV KPK RI dalam rangka melakukan supervisi agar setiap kegiatan yang dijalankan Pemprov Sulbar betul-betul berdampak langsung ke masyarakat. Demikian PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh.
“Kuncinya kita mau revolusi apbd. Program kita arahkan pada IPM yang mencakup empat hal: Kemiskinan Ekstrem, Anak Tidak sekolah, Perkawinan Anak, dan stunting,” terang Zudan
Lanjut Sekretaris BNPP itu, setelah berdiskusi dengan Korsup IV KPK, sebenarnya APBD 2 triliun cukup untuk mengatasi empat persoalan tersebut, apalagi dengan penduduk yang sedikit jika dibandingkan daerah lain.
“Yang penting seluruh stakeholder semua mau legowo mengedepankan rakyat, mengedepankan pembangunan manusia. Program dan kegiatan di APBD harus berdampak langsung untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrim, stunting, anak tidak sekolah dan perkawinan anak plus untuk pengendalian inflasi.” kata Zudan.
Olehnya, melalui Rapat Koordinasi, akan melakukan evaluasi sejumlah program, utamanya pada pokok-pokok pikiran, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan Pemprov ke Instansi dan kabupaten.
“Soal pokir, hibah dan bantuan keuangan itu mau dilihat semua, akan diarahkan ke IPM untuk menyentuh empat masalah pokok itu,” ungkapnya.
Kasatgas Direktorat Korsup Wilayah IV KPK, Harun Hidayat mengatakan, hibah, pokir dan bantuan keuangan ke KL dan Pemkab menjadi fokus Korsup IV KPK di Sulbar.
“Tiga hal ini kami kupas satu-persatu. Apa saja di 2023. Kalau ada aneh-aneh yang kita evaluasi,” ujar Harun. *Kop.
