YOGYAKARTA | KopiPagi : Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menjalankan reformasi seperti menghilangkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), menolak perpanjangan jabatan presiden, pemilu tetap dilaksanakan 2024, menyelesaikan masalah agraria dan agenda reformasi lainnya.
Demikian dikatakan Ketua Umum PPJNA 98 Anto Kusumayuda dalam pertemuan Aktivis 98 di Kampung Mataraman, Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta, Minggu (26/09/2021).
“Jokowi harus menangkap dan mengadili obligor BLBI, mengganti menteri tidak bekerja serius dan tidak peka pada kondisi rakyat sedang susah karena pandemi” tandas Anto.
Anto menilai Jokowi memiliki kepemimpinan yang baik tetapi tidak didukung anggota kabinet mumpuni, harus mengganti menteri menteri yang merupakan kepanjangtanganan oligarki orde baru.
“Anggota kabinet seperti Erick Thohir mempunyai geng tersendiri, adanya impor merugikan rakyat kecil, birokrasi ngaco,” tegas Anto.
Sedangkan Gatot Bimo pegiat Pojok Desa, mengatakan, pertemuan aktivis 98 merupakan refleksi reformasi dan mengingatkan Jokowi dalam menjalankan amanah reformasi.
“Kabinet Jokowi harus memperjuangkan kepentingan rakyat, program program pro rakyat kecil, diantaranya menyelesaikan persoalan tenaga kerja,” jelas Gatot yang dikenal sebagai Pak Lurah Pojok Desa atau host TV Desa.
Ia juga merasa heran, di pemerintahan Jokowi nepotisme dianggap sesuatu yang biasa. “Nepotisme dianggap biasa. Di semua partai ada budaya nepotisme. Padahal menghilangkan nepotisme merupakan amanat reformasi,” ungkapnya.
Tokoh aktivis pergerakan 80an Tri Agus Susanto mengatakan, “Saya yakin Jokowi masih komitmen akan perjuangan reformasi dan pro rakyat kecil. Kita sebagai pelaku sejarah reformasi harus terus mengingatkannya jangan sampai lupa, “ harap Tri Agus Susanto.
“Tuntutan reformasi tidak berjalan. Potret pemerintah Jokowi seperti di bawah bayang-bayang Orde Baru. jokowi kayak tersandera. Ada pemilik modal di tubuh Jokowi. Di atas Jokowi ada yang lebih kuat,” papar Tass, pamggilan akrab Tri Agus Susanto..
Tass memberi penegasan bahwa dukungan untuk pemerintahan Jokowi terus dilakukan. Dia mengingatkan agar bisa menyelesaikan pelanggaran HAM dimasa lalu. “Jangan sampai ada wacana kembali ke orde baru itu ada,” tegasnya.
“Rakyat di bawah masih kesulitan menerima pelayanan kesehatan, dalam kondisi sulit ekonomi, sampai susah makan,” pungkasnya.
Pertemuan aktivis 98 (dan 80an) di Kampung Mataraman, Pamggungharjo, Bantul bakal dihadiri tokoh aktifis Jogya seperti M Thoriq, Afnan Malay, Piet Widiadi, Mardjono, Raziku, Sulaiman Haikal, Mas Indri arifiandi, Yulianti, Widiasto, dan lainnya. Kegiatan ini sebagai penyatuan spirit perjuangan para pahlawan pendiri bangsa dan spirit perjuangan reformasi, akan dilanjutkan di Yogyakarta, Surabaya dan Bogor. Para aktivis 98 berencana akan bertemu dengan Presiden Jokowi setelah pertemuan di Bogor. Gat/Kop.
