CIANJUR | KopiPagi : DPRD Cianjur, Jawa Barat akan melaporkan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Cianjur ke BAZNAS Pusat, terkait dugaan politisasi pembagian zakat di Kabupaten Cianjur Jawa Barat (Jabar).
Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Ganjar Ramadhan mengatakan, politisasi pembagian zakat yang dilakukan Pengurus Baznas Cianjur, lantaran kegiatan pembagian zakat ditumpangi tokoh parpol, dan hal ini diketahui oleh Pengurus Baznas Cianjur.
Ganjar Ramadhan menjelaskan, Pengurus Baznas Cianjur bertugas sebagai pengelola kepercayaan umat dalam menyalurkan zakat, sehingga dengan kejadian politisasi dalam pembagian zakat dapat merusak kepercayaan tersebut.
“Pengurus Baznas memiliki kode etik, seluruh pimpinan dan amil zakat, baik di level Baznas maupun lembaga amil zakat (LAZ), tidak boleh melakukan kegiatan politik praktis,” katanya.
Ganjar menilai, seharusnya Baznas dalam menyalurkan zakat kepada yang berhak, dapat menolak kehadiran tokoh atau pengurus partai politik, karena rentan dipolitisir. Karena dapat merusak kepercayaan umat terhadap kinerja Baznas yang seharusnya tidak terlibat dalam politik.
“Kalau memang lembaga umat telah disusupi kepentingan parpol tertentu, seharusnya segera dibersihkan, bahkan kami akan bersurat ke Baznas Pusat, agar Pengurus Baznas Cianjur dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena mengakui ditumpangi,” katanya lagi.
Sementara Ketua Baznas Cianjur, Tata mengatakan pihaknya sudah menyalurkan zakat sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, namun tidak tahu ditumpangi tokoh politik yang ikut serta duduk bersamanya saat pembagian di wilayah selatan Cianjur.
“Kami akan lebih waspada lagi dalam pembagian zakat pada yang berhak, agar tidak lagi ditumpangi parpol. Karena kami tidak tahu kalau mereka akan ikut membagikan zakat berupa paket sembako, saya memang ada di lokasi, namun tidak tahu tujuan dari kehadiran mereka,” katanya pula.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cianjur sendiri mengaku akan segera memanggil Ketua Baznas Cianjur yang mengakui pembagian zakat di wilayah selatan Cianjur, ditumpangi partai politik, sehingga dapat membuat kepercayaan umat terhadap badan pengelola zakat berkurang.
Ketua MUI Cianjur Abdul Rauf mengatakan pemanggilan terhadap Ketua Baznas Cianjur secepatnya dilakukan sebagai upaya teguran dan peringatan, agar penyaluran zakat di Cianjur tidak melibatkan tokoh parpol yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. *Otn/Kop.
