KopiPagi | JAKARTA : Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyebut bahwa saat melakukan pendataan ulang PNS tahun 2014 ditemukan 97.000 PNS misterius. Dimana ada pembayaran gaji dan pensiun tapi PNS-nya tidak ada. Namun begitu, menurutnya, data saat ini sudah lebih akurat, tetapi belum sepenuhnya selesai.
Terkait dengan kenyataan tersebut, maka Pimpinan Nasional (Pimnas) Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) perlu menyampaikan sikap dan pandangan atas temuan puluhan ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditengarai misterus.
PPI merasa prihatin dengan kenyataan adanya “PNS Hantu” yang jumlahnya sangat mengejutkan. Meskipun diklaim sudah terjadi perbaikan data, tetapi sekaligus diakui bahwa masih belum seluruhnya. Berarti masih ada “PNS Hantu” yang mencerminkan ketidakseriusan reformasi birokrasi. Bahkan, untuk yang paling elementer, yakni data yang tidak valid dipergunakan dalam durasi waktu yang panjang.
Untuk itu PPI mendesak Pemerintah, dalam hal ini BKN untuk sungguh-sungguh dan segera melakukan pemutakhiran dan sekaligus validasi data PNS, sehingga dalam waktu dekat sudah tidak ada data-data “aspal” terkait jumlah PNS. Presiden dan Menteri PAN-RB perlu memberikan perhatian serius terhadap masalah ini, sehingga tidak berlarut-larut.
PPI mendesak aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) untuk turun tangan, melakukan penelitian dan pendalaman terhadap kasus ini. Jika ditemukan unsur pidana, agar segera ditindaklanjuti dengan proses hukum yang obyektif, adil dan tanpa pandang bulu. Bukan tidak mungkin ada unsur kerugian negara dalam jumlah yang besar.
Mendesak kepada Presiden untuk membentuk Tim Investigasi untuk melakukan penelitian secara menyeluruh dan menemukan pihak yang harus bertanggungjawab. Terhadap pihak yang terbukti lalai atau salah, sanksi yang tegas dan adil patut diberikan. Reward and punishment mechanism perlu ditegakkan.
Mendesak Pemerintah untuk bersungguh-sungguh membangun budaya datatif, tertib administrasi dan tertib organisasi pada semua bidang dan lembaga dalam birokrasi pemerintahan. Modernisasi dan reformasi birokrasi membutuhkan budaya datatif dan tertib administrasi yang berkualitas. Demikian disampaikan Ketua Presidium PPI, Dr. Sri Mulyono. *Kop.
