Terkait Percepat Pembangunan IKN, Polri Gelar Dialog Publik di Balikpapan Bentuk Sinergi Stakeholder

Balikpapan | KopiPagi : Dialog Publik Harmonisasi masyarakat Kalimantan Timur dalam rangka percepatan pembangunan IKN guna menyongsong Indonesia emas 2045 di Balikpapan bertempat di Hotel Grand Senyiur, pada Selasa (21/5/2024).Tampak hadir dalam acara tersebut, diantaranya Pangdam Mulawarman, PJ gubernur Kalimantan Timur, Kapolda Kalimantan Timur beserta jajarannya serta Dir Polairud serta para Budayawan dan para tokoh masyarakat serta Mahasiswa dari berbagai universitas/ mahasiswa/mahasiswi dan para undangan serta para awak wartawan dari berbagai media yang meliput acara tersebut membuat kegiatan acara kali ini cukup serius dan baik.

Acara berlangsung dengan hikmad dengan menghadirkan 5 nara sumber yakni
Nara sumber pertama Wakapolda Kaltim. Brigjend Pol Djati Wiyoto Abadhy S.I.K ., Nara Sumber kedua Pj.Gubernur Kaltim Prof .Dr.Drs .Akmal Malik MSi., Nara Sumber ketiga Kepala Kelompok Staf Ahli Kodam VI / Mulawarman Brigadir Jenderal TNI .Drs Yuswandim, Nara sumber keempat Dosen Sosiolog Universitas Mulawarman Drs.Martinus Nanang MA.. dan Narasumber kelima Budayawan Ketua Umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur Dr.H.Syaharie Jaang SH.MSi.MH.p.

Dalam penyampaiannya, Akmal Malik mengatakan, komunikasi yang baik telah tercipta antar stakeholder berkat fasilitasi dari Polri.

“Sesuai temanya, hari ini terjadi sebuah komunikasi yang sangat bagus dari stakeholder yang difasilitasi oleh Kepolisian Republik Indonesia. Kita memang harus lebih banyak memberikan ruang diskusi kepada pemangku kepentingan,” ungkapnya.

Akmal Malik berharap, forum ini tidak hanya berhenti pada retorika tetapi mampu membangun harmonisasi yang nyata.

“Sehingga akan membangun orkestrasi harmonisasi nanti akan dilakukan oleh orang-orang pemangku kepentingan,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya pembangunan tahap awal yang fokus dan terkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Dari segi penegakan hukum, Karo Pid Divhumas Mabes Polri, Brigjen Pol Tjahyono Saputro menjelaskan, peran Polri dalam mencapai harmonisasi masyarakat di daerah IKN.

“Polri akan melakukan langkah-langkah seperti restoratif justice. Penegakan hukum merupakan langkah terakhir, dan pada prinsipnya, langkah preemtif dan preventif tetap akan diutamakan,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa situasi keamanan di daerah IKN saat ini cukup kondusif berkat kerja sama antara Polri, TNI, dan stakeholder lainnya.

“Dialog ini diharapkan menjadi langkah awal yang signifikan dalam memperkuat sinergi antar-stakeholder guna percepatan pembangunan IKN dan mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkas Tjahyono. (*Kop)

Pewarta: Sanggam Simanullang