Pemerintah Dinilai Lalai : Bjorka Beraksi Lagi, 6 Juta Data NPWP Diretas!

JAKARTA | KopiPagi : Peretas yang sempat membocorkan data kependudukan Indonesia, Bjorka, kembali beraksi. Kali ini dia diduga membocorkan 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdapat di basis data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Bamsoet, panggilan akrab Ketua MPR RI, meminta pemerintah dalam hal ini Kemenkeu beserta jajarannya untuk dapat menyampaikan data-data yang diretas oleh Bjorka. Selanjutnya, bersama tim teknologi informasi (TI) Kemenkeu dapat menjelaskan secara detail kepada masyarakat mengenai kebocoran data ini. Hal itu diperlukan agar masyarakat tidak menjadi resah terkait informasi data yang bocor.

MPR RI menilai adanya kelalaian yang dilakukan pemerintah, hingga terjadi kebocoran enam juta data NPWP tersebut. Karenanya, pemerintah perlu lebih serius menangani kasus peretasan dengan meningkatkan keamanan siber dan keamanan data pribadi masyarakat, dikarenakan kasus ini adalah bukti nyata bahwa keamanan siber di Indonesia masih sangat rentan.

Kemenkeu diminta untuk berbenah dengan melakukan evaluasi, dan memperbaiki hingga meningkatkan sistem keamanan siber agar data setiap warga negara terlindungi.

Untuk itu, MPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna memperkuat keamanan siber di semua sektor, termasuk sektor pemerintahan maupun swasta sehingga tidak ada lagi masalah kebocoran data. Salah satunya dengan segera membentuk lembaga Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP) sebagaimana diamanatkan dalam UU No 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Masalah kebocoran data ini agar terus ditelusuri dan jangan berhenti hanya sampai pendalaman dan investigasi, sebagaimana dilakukan sebelumnya. Karena, perlindungan data harus menjadi prioritas utama, bukan hanya sebagai reaksi terhadap insiden, tetapi sebagai kebijakan jangka panjang yang sistematis. *Kop.