KopiPagi | JAKARTA : Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku dirinya mendapatkan tekanan saat membereskan data penerima bantuan sosial (bansos). Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR RI di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (03/06/2021).
“Saya mungkin bisa jelaskan Pak. terus terang Pak, data ini banyak sekali tekanan, saya harus jelaskan. Saya harus jelaskan, Pak. Karena nyuwun sewu pak, sekali lagi banyak sekali yang (Risma terdiam beberapa detik), seperti itu (menekan),” imbuh Risma.
Mendengar pernyataan tersebut, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto kemudian mempertanyakan siapa pihak yang menekan mantan Walikota Surabaya ini. Namun, Risma enggan menyebutkan siapa sosok yang dimaksud.
“Ada Pak, mohon maaf,” jawab politisi PDI Perjuangan ini.
Yandri pun mendesak agar Risma menyampaikan siapa pihak yang menekannya. Sebab, jelas Yandri, Komisi VIII DPR RI terkena dampak dari keberadaan data ganda bansos tersebut.
“Kita yang diberikan amanah harus tahu juga karena ini kita termasuk yang tertuduh oleh menyetujui data fiktif tapi anggarannya disalurkan. Triliunan loh ini,” ungkap Risma.
Usulkan Pagu Indikatif 2022 Rp78,2 Triliun
Sementara itu, Risma juga mengusulkan pagu indikatif kementeriannya untuk tahun 2022 sebesar Rp78,2 triliun kepada Komisi VIII DPR RI.
Risma mengungkapkan, angka tersebut turun 15,35 persen dibandingkan dengan pagu indikatif Kemensos tahun 2021 sebesar Rp92,4 triliun.
“Pagu indikatif kami Rp78,2 triliun, turun 15,35% dibandingkan anggaran 2021 sebesar Rp 92,4 triliun,” ujar Risma.
Namun dalam kesimpulan rapat tersebut, Komisi VIII DPR RI menegaskan pembahasan mengenai RAPBN 2022 Kemensos akan dibahas jika Risma telah menyelesaikan permasalahan data ganda penerima bansos.
Sebelumnya, pimpinan hingga anggota Komisi VIII DPR RI mempertanyakan Risma terkait kebijakan peniduran 21 juta data ganda penerima bansos.
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan anggaran Kemensos baru akan dibahas secara detil dalam rapat bersama dengan pejabat eselon I Kemensos pada 7 Juni 2021 mendatang, dengan catatan data yang bermasalah sudah clear.
“Kita akan perdalam, tapi dengan data kita clear-kan dulu, supaya jelas,” ujar Yandri.
Berikut kesimpulan rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial mengenai pendahuluan RAPBN 2022 dan RKP 2022:
- Komisi VIII DPR RI dapat memahami pagu indikatif Kemensos tahun 2022 sebesar Rp78,2 triliun. Dengan rincian alokasi sebagai berikut:
– Setjen Rp 384 miliar
– Itjen Rp 37 miliar
– Ditjen Dayasos Rp 382 miliar
– Ditjen Rehsos Rp 1,09 triliun
– Ditjen Linjamsos Rp 30 triliun
– Ditjen PFM Rp 45 triliun
– Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial Rp 306 miliar
- Komisi VIII DPR RI dapat memahami realisasi anggaran Kemensos tahun anggaran 2020 sebesar Rp 130 triliun.
- Komisi VIII DPR RI mendorong peningkatan serapan anggaran Kemensos tahun 2021 yang sampai tanggal 2 Juni 2021 yang mencapai Rp 43,6 triliun atau sebesar 47,26% dari pagu anggaran 2021 sebesar Rp 92,4 triliun.
- Pembahasan lebih lanjut mengenai RAPBN 2022 akan dilanjutkan setelah Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS) baru selesai. Otn/Kop.
