Khofifah : Dinkes Lambat Merespon Karyawan Sampoerna Terpapar Corona

KopiOnline SURABAYA,- Pemerintah mengakui banyaknya penderita virus Corona (Covid-19) dari pabrik rokok Sampoerna tak lepas dari keterlambatan respon dinas terkait. Imbasnya ratusan karyawan dalam kompleks pabrik tersebut terpapar virus Corona.

Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, mengakui temuan adanya pasien positif Covid-19 di pabrik Sampoerna Rungkut itu sebenarnya sudah disampaikan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkot Surabaya. Laporan itu, terkait dengan 2 karyawan Sampoerna yang meninggal lebih dulu.

Khofifah menyebut laporan tersebut sudah disampaikan sejak 14 April lalu. Namun, Gugus Tugas Covid-19 Jatim tidak mendapatkan informasi dari Dinkes Surabaya.

“Ini agak terlambat responnya. Tanggal 14 April sudah melaporkan ke Dinkes Surabaya. Mungkin tidak detail laporannya jadi tidak langsung ditindaklanjuti,” ujarnya, Sabtu (02/05/2020).

Dia menambahkan Pemprov Jatim baru mengetahui terkait ada karyawan pabrik Sampoerna yang dinyatakan positif Covid-19 pada 24 April. Saat itu, Pemprov Jatim langsung menerjunkan tim untuk menelusuri laporan tersebut. Kemudian baru pada 26 April 2020, perusahaan tersebut menghentikan operasi.

Khofifah pun sempat menyayangkan atas lambatnya respon dari dinas terkait tersebut. Dia mengingatkan kecepatan dalam layanan juga akan menentukan tindakan dan pencegahan selanjutnya.

“Kecepatan layanan itu penting. Mungkin informasinya kurang detail, sehingga responnya kurang,” tandasnya.

500 Pekerja Diduga Terinfeksi Corona

Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur, dr. Joni Wahyuhadi, mengatakan, manajemen PT HM Sampoerna Tbk menutup sebagian kompleks pabriknya di Surabaya setelah dua karyawannya terkonfirmasi positif Coronavirus Disease atau Covid-19 meninggal dunia. Selain itu, ratusan karyawan diisolasi di hotel dan diobservasi setelah di-tracing. 

Joni mengaku Gugus Tugas Covid-19 sudah berkoordinasi dengan manajemen Sampoerna untuk menangani itu. “Kira-kira ada 500 orang di pabrik itu (yang berpotensi tertular). Manajemen sudah menutup sementara kompleks itu, karyawannya juga diliburkan,” kata Joni di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu malam lalu.

Direktur Utama RSUD dr Soetomo Surabaya itu menuturkan, dua karyawan yang positif virus Corona meninggal dunia pada 18 April 2020 lalu. Berdasarkan hasil tracing, terdapat sembilan orang yang diduga kuat pernah berkontak langsung dengan dua pasien positif ditetapkan sebagai pasien dalam pengawasan (PDP) dan dirawat di rumah sakit. 

Tim juga sudah melakukan swab terhadap 163 karyawan dan masih ditunggu hasil tes PCR-nya. Selain itu, Gugus Tugas juga melakukan rapid test terhadap  323 karyawan lainnya. Hasilnya, sebanyak 100 orang diketahui reaktif (positif berdasarkan rapid test). Mereka yang reaktif langsung diisolasi dan ditindaklanjuti dengan swab-PCR pada Kamis, (30/04/2020).

Joni menegaskan, oleh pihak Sampoerna, ke-100 karyawan yang hasil rapid test-nya reaktif itu langsung diisolasi di hotel untuk menjalani observasi selama 14 hari. Ia tidak menyebutkan di hotel mana mereka diisolasi. “Semuanya sudah diisolasi di hotel yang disediakan perusahaan,” ujarnya.

Kasus di salah satu pabrik HM Sampoerna itu bisa menjadi klaster baru penularan Corona di Jatim. Sebab, perusahaan tersebut mempekerjakan ribuan orang. Sebelumnya, klaster penularan yang jadi sorotan ialah Klaster Asrama Haji Surabaya, tempat diselenggarakannya pelatihan calon petugas haji pada awal sampai pertengahan Maret lalu. 

1.488 pekerja di Yogyakarta Dirumahkan

Sementara itu, Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mencatat hingga Selasa (28/04/2020) terdapat 1.488 pekerja yang berdomisili di Kota Yogyakarta dirumahkan maupun mengalami pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19. Jumlah tersebut bisa saja bertambah tergantung dari kapan pandemic Covid-19 ini bisa diselesaikan.  

“Jumlah tersebut berasal dari 227 perusahaan yang sudah melapor ke kami. Di Kota Yogyakarta terdapat sekitar 1.600 perusahaan yang wajib lapor,” kata Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Emy Indaryati di Yogyakarta, Rabu kemarin.

Dari 1.488 pekerja yang berdomisili di Kota Yogyakarta dan terdampak pandemi Covid-19 tersebut, sebanyak 1.426 pekerja dirumahkan, dan 62 pekerja mengalami PHK. Namun demikian, jika ditotal secara keseluruhan tanpa membedakan asal domisili pekerja, maka dari 227 perusahaan di Kota Yogyakarta sudah ada 7.299 pekerja yang dirumahkan, 209 pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dua pekerja sakit.

Menurut dia, sebagian besar pekerja yang terpaksa dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19 berasal dari sektor perhotelan yaitu 44,49 persen diikuti sektor perdagangan 20,26 persen, jasa sebanyak 13,2 persen dan usaha restoran sebanyak 9,69 persen.

“Jumlah tersebut dimungkinkan masih bisa bertambah karena belum semua perusahaan menyampaikan laporan ke kami,” katanya.

Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta kemudian menawarkan kepada perusahaan untuk memberikan pendampingan secara online mengenai pendaftaran Kartu Prakerja untuk pekerja yang dirumahkan maupun mengalami PHK.

“Kami tawarkan bantuan pendampingan jarak jauh untuk pendaftaran kartu prakerja. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh karyawan yang terdampak akibat pandemi sehingga mereka pun tetap bisa meningkatkan keterampilan yang mereka miliki,” katanya.

Emy menambahkan, pandemi Covid-19 juga menyebabkan sejumlah kegiatan yang sudah direncanakan harus dibatalkan, salah satunya peringatan Hari Buruh yang rutin digelar tiap tahun bersama dengan serikat pekerja dan perusahaan.

“Untuk tahun ini harus dibatalkan karena kondisinya memang tidak memungkinkan untuk menggelar kegiatan yang melibatkan orang banyak. Selain itu, anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan dialihkan guna mendukung penanganan Covid-19,” katanya.

Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Yogyakarta Tri Agus Haryadi mengatakan, program Kartu Prakerja sedikit membantu pekerja yang terpaksa dirumahkan atau mengalami PHK akibat pandemi ini.

“Mudah-mudahan pemerintah lebih memberikan perhatian kepada karyawan yang diistirahatkan maupun di-PHK. Rata-rata untuk karyawan yang dirumahkan menerima gaji separuh,” katanya. Ant/mdk/viv/kop.