KopiOnline Jakarta,- Masyarakat hendaknya bersikap bijaksana dalam menyikapi proses hitung riil (real count) oleh Komisi Pemilihah Umum (KPU) saat ini. Jangan hanya karena beberapa kekeliruan meng-input data lalu mudah berkesimpulan pasti ada kecurangan masif sehingga menganggap Pemilu curang atau cacat.
“Kita ini melaksanakan Pemilu dengan jumlah pemilih besar, lokasi geografis luas dan rumit, petugasnya pun manusia biasa. Jadi wajar kalau sampai ada human error. Kita sarahkan kepada yang berwajib untuk menelisiknya,” kata Ketua Umum Arus Baru Indonesia (ARBI), Dr.Ir Lukmanul Hakim, MSi kepada koranpagionline.com, di Jakarta, Rabu (24/04/2019) pagi.
Lukmanul yang juga Ketua LPP POM Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini merasa trenyuh dan prihatin melihat suasana panas di tingkat elit maupun masyakarat di kedua pendukung Paslon Presiden dan Wakil Presiden. Ada pihak yang sengaja mengeruhkan suasana dan memberi pesan KPU tidak jujur, Panwaslu masuk angin, aparat berat sebelah, lembaga survey tidak fair dan ada tuduhan Paslon yang curang dan anggapan paslon dicurangi.
Jika kondisi ini tak bisa disikapi dengan bijak Lukman mengkawatirkan bisa terjadi gesekan yang tak perlu di kalangan masyarakat kita. Semua akan rugi, tetutama umat (Islam) yang merupakan mayoritas pemilih, sementara yang diributkan hanya soal presiden lima tahunan.
“Jangan sampai riak-riak kecil di kedua pendukung Paslon lalu berubah menjadi gelombang besar. Bahkan tsunami. Mari kita amati hasil pemilu sesuai konstitusi. Jika kita berkelahi karena semua akan rugi. Lihatlah Afganistan, Pakistan, Srilanka, konflik sudah sudah puluhan tak kunjung usai,” ucap Lukman kepada media ini melalui sambungan telepon celuler.
Akan halnya quick count (hitung cepat) Lukman menilai tak perlu pula ditolak karena hasilnya tak bisa mengikat. Itu hanya sekedar ancar-ancar yang hasilnya bisa tidak sama dengan real count KPU. Hitung manual KPU lah yang harus diterima.
Kalau ditemukan kecurangan, menurut Lukman, sejauh itu tidak masif dan kasusnya tak terstruktur, bisa saja human error, kesalahan manusiawi. Pemilu di manapun, termasuk negeri yang paling demokratis sekalipun, selalu ada kesalahan yang bisa dituduh sebagai kecurangan. Itu dialami semua kubu yang mengikuti kontestasi.
“Jadi tak perlu membuat KPU tandingan. Lembaga survei tandingan. Biarlah mengalir. Saya kira apapun lembaga penanggungjawab pemilu tak bisa main-main karena setiap orang menjadi pengawasnya,” katanya.
Apalagi, kata Lukman, sehak awal sudah ditetapkan lembaga survei yang dianghap kredibel dan diakui semua pihak kualitas kerjanya. Kalau kemudian menampilkan lembaga survei tandingan dan pekerjaannya tak bisa diverifikasi juatru membuat masyarakat bingung.
Lukman yakin para tokoh panutan, guru bangsa, yang ada di dua Paslon sudah saatnya tampil ikut meredakan suasana. Pihaknya bahkan sudah mengajak sejumlah tokoh untuk sama-sama menenangkan umat.
“Saya sudah menghubungi beberapa teman di dua kubu. Semuanya merespon baik. Kami sepakat Pilpres penting. Tetapi menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia jauh lebih penting,” kata ahli peternakan alumni IPB Bogor ini. Kop/suaramerdeka.
