KopiOnline JAKARTA,- Kejaksaan Agung Republik Indonesia sudah setahun belakangan ini gencar melakukan sosialisasi program Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada satuan kerja dan kantor-kantor kejaksaan di seluruh Indonesia.
Salah satu satuan kerja atau kantor kejaksaan yang menjadi sasaran sosialisasi program WBK dan WBBM itu adalah Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta yang berlokasi di Jalan HR Rasuna Said No 2 Kuningan, Jakarta Selatan.
Sebenarnya sudah setahun yang lalu jajaran Kejati DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Warih Sadono, saat itu sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, mencanangkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Sayangnya, peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dialami sejumlah jaksa di Kejati DKI Jakarta bagaikan “bencana tsunami” yang meluluhlantakkan mental, spirit dan psikologi, sehingga tahun 2019 Kejati DKI gagal meraih predikat WBK dan WBBM.
Namun, tak ingin larut dengan kegagalan tersebut, Kejati DKI yang kini berada di bawah komando Asri Agung Putra sebagai Kajati DKI Jakarta bertekad pada tahun 2020 ini Kejati DKI sebagai etalase kejaksaan akan meraih predikat WBL dan WBBM.
Sebagai perwujudan dari tekad tersebut, Kejati DKI kedatangan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Dr Adi Toegarisman SH MH, melakukan sosialisasi dan memberikan pencerahan terkait program WBK dan WBBM.
Sebagai informasi, satuan kerja Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung di bawah komando Adi Toegarisman, serta Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kejaksaan RI yang dipimpin Setia Untung Arimuladi, saat ini merupakan satuan kerja yang mampu meraih sekaligus predikat WBK dan WBBM tahun 2019.
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) merupakan program Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Predikat WBK dan WBBM diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja/kawasan yang memenuhi kriteria atau persyaratan pada 6 area perubahan, yakni manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Dengan 6 area perubahan tersebut yang merupakan komponen pengungkit, diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Asri Agung Putera diyakini bakal mampu meraih predikat WBK dan WBBM tahun 2020 ini.
Keyakinan itu muncul – boleh jadi – lantaran kehadiran Asri Agung merobah mind set jajarannya lebih terbuka (transparan), profesionalisme, tepat sasaran dan terukur pada kinerjanya.
Dengan perubahan mind set ini diyakini langkah-langlah perubahan lainnya akan turut mengikutinya.
Kejati DKI kini dikemas kinerjanya dalam wajah reformasi birokrasi. Hal ini terkait peningkatan kapasitas dan personal, sehingga pada akhirnya tujuan penegakan hukum benar-benar tercapai.
Di sisi lain, Kejati DKI kini nampak sudah siap melaksanakan 6 area perubahan sebagaimana dipersyaratkan bagi satuan kerja pada lembaga/kementerian agar bisa meraih predikat WBK dan WBBM.
Keenam area perubahan yang sudah dilakukan Kejati DKI afalah manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.
“Mohon doa dan dukungan dari teman-teman, semoga dalam waktu dekat akan kita capai yang kita inginkan ini,” kata Asri Agung dalam suatu kesempatan berbincang-bincang dengan wartawan. Syamsuri.
