KopiOnline Jakarta, – Saat ini sebanyak 13 satuan kerja di lingkungan Kejaksaan RI berhasil meraih penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Keberhasilan itu tidak lepas dari kinerja Wakil Jaksa Agung, Dr Arminsyah SH Msc, selaku Pengarah Reformasi Birokrasi (RB) Kejaksaan RI yang terus menerus bekerja keras, optimal dan penuh semangat untuk perubahan mind set menujju pelayanan publik yang lebih baik dan maksimal.
“Kemenpan RB mengapresiasi kinerja Wakil Jaksa Agung Arminsyah selaku Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI yang telah berhasil meraih penghargaan WBK dan WBBM di 13 Satker di lingkungan Kejaksaan RI,” ujar Deputi Bidang Reformasi Birokrasi. Akuntabilitas Aparat dan Pengawasan pada Kemnpan RB, Muhammad Yusuf Ateh, di Jakarta, belum lama ini.
Menurut Yusuf Ateh, terjadi peningkatan yang signifikan di jajaran Korps Adhyaksa. Kejaksaan sangat membanggakan. “Tanpa keikutsertaan pimpinan, mana mungkin program zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) bisa diterapkan di institusi tersebut,” kata Yusuf Ateh.
Yusuf Ateh menambahkan, keberhasilan Arminsyah juga tak lepas dari support Jaksa Agung HM Prasetyo dan para Jaksa Agung Muda (JAM), Kabandiklat Kejaksaan RI, Biro Kepegawaian dan petugas di lapangan sehingga program WBK dan WBBM yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa terwujud.
Program WBK dan WBBM merupakan program Strategi Nasional (Stranas) yang saat ini hampir semua institusi penegak hukum menerapkannya. Mulai dari Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK).
“Di lingkungan Kejaksaan sendiri penerapan WBK dan WBBM saat ini sudah mencapai 13 Satker,” tambah Yusuf Ateh.
Karena itu, Yusuf Ateh berharap pada kabinet mendatang, Presiden Jokowi memilih Jaksa Agung yang telah memahami program WBK dan WBBM sehingga program itu bisa berlanjut dengan baik.
“Harapan saya program ini terus berjalan di Kejaksaan, dan tetap konsisten. Siapapun jaksa Agungnya. Apalagi, program ini suda masuk strategi nasional,” ujarnya.
Berdasarkan catatan wartawan, Wakil Jaksa Agung Dr Arminsyah SH Msc, selaku pengarah Reformasi Birokrasi (RB) Kejaksaan RI pada setiap kesempatan selalu menekankan kepada jajaran kejaksaan di seluruh Indonesia untuk mengimplementasikan reformasi struktural dan reformasi mindset sebagaimana Visi Indonesia yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo.
Disampaikan Arminsyah, Reformasi Birokrasi yang dikehendaki sebagaimana dalam Visi Indonesia meliputi Reformasi Struktural dengan cara Sederhana, Simple, Lincah, Cepat (SSLC) dan Reformasi Mindset dengan kemampuan Adaptif, Produktif, Inovatif, Kompetitif (APIK) serta dilakukan Monitoring dan Evaluasi.
Mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan RI ini selalu mengingatkan jajarannya bahwa ketika melaksanakan tugas harus merujuk pada Reformasi Birokrasi, yakni mengoptimalkan penanganan perkara secara profesional dan porposional dalam bentuk percepatan dan tidak berlarut-larut serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat secara mudah dan cepat.
“Misalnya dalam pelayanan tilang, pelayanan dalam penerimaan laporan/pengaduan masyarakat, serta pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat,” kata Arminsyah yang juga mantan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan RI itu.
Armin — begitu sapaan akrabnya – selalu tak pernah luput member pengarahan kepada jajarannya bahwa dalam melaksanakan tugas harus terus melakukan inovasi agar dapat memberikan edukasi dan solusi alternatif kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dalam pelayanan yang terbaik.
Misalnya dengan menyelenggarakan pameran buku dan alat peraga untuk para kepala sekolah dan pendidikan PAUD seperti yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi.
“Hal ini dapat dijadikan Role Model atau contoh bagi jajaran kejaksaan negeri lainnya, sehingga dengan diselenggarakannya pameran tersebut diharapkan para Kepala Sekolah PAUD dapat mengetahui spesifikasi, kualitas buku dan alat peraga dengan harga yang kompetitif,” tandas Arminsyah yang juga mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur tersebut. Syamsuri
