KopiOnline Lampung Timur,- Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari menerima aspirasi masyarakat terkait dugaan adanya penyimpangan Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT), di ruang kerjanya, Kamis (19/09/2019).
Pada kesempatan tersebut perwakilan yang menemui Bupati Lampung Timur ialah, Paisal, Heri, Anto, Oji dan Edi Sitorus. Bupati didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Tarmizi, yang juga menjabat sebagai Plt.Kepala Dinas Sosial, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Syahrul Syah, Kasat Intel Polres Lampung Timur, AKP.Oskar Eka Putra dan Sekertaris Polisi Pamong Praja, Ery Rakhman, Kabid Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja, Raden Gunawan.
Dalam pertemuan tersebut diketahui, dugaan penyimpangan bantuan pemerintah non tunai oleh PT. Barokah yang menjadi Suplayer E-Warung, khususnya di Lampung Timur
Penyimpaangan tersebut ialah beras yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diduga tidak sesuai dengan kualitas.
Selain itu, diduga adanya E-Warung abal-abal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta terindikasi adanya tekanan dari pihak-pihak agar KPM dan Pengurus E-Warung menerima apa adanya (tidak berani untuk memprotes).
Berdasarkan hal tersebut, Komite Aksi Kawal Program Presiden menuntut beberapa hal, diantaranya Pemberhentian PT Barokah sebagai penyalur beras dan telur di Lampung Timur, Mengembalikan sistem penyaluran BPNT sesuai dengan pedoman sesungguhnya, Meminta untuk PT Barokah mengembalikan sisa KPM periode penyaluran yang sudah berjalan dan mengusut tuntas aliran dana penyelewengan.
“Saya atas nama Pemerintah Lampung Timur tentunya mengucapkan ribuan terimakasih dengan rekan-rekan yang yang telah memberikan masukan terhadap bantuan pangan non tunai di Lampung Timur,” tutur Zaiful.
Bupati menjelaskan, ada beberapa pokok persoalan yang disampaikan.
“Rerkait dengan pengadaan beras untuk masyarakat yang menurut informasi, bahwa ini tidak standar, dan menyalahi aturan dan sebagainya, oleh karena itu saya berterimakasih dan menyambut baik atas informasi ini” Ujar Zaiful.
Zaiful menambahkan, sesegera mungkin akan melaksanakan rapat lebih lanjut.
“Kalaupun itu nanti ditemukan persoalan sesuai yang disampaikan, tentunya saya akan melakukan langkah-langkah tekait aparatur kita yang melakukan penyelewengan ataupun terhadap perusahaan yang menjadi suplayer dari pada barang itu sendiri,” ucapnya.
Selain itu, orang nomor satu di Bumei Tuwah Bepadan itupun menjelaskan, akan menindak tegas jika ada aparatur yang terlibat.
“Kalau ada aparatur kita yang terlibat hal itu pasti akan kita lakukan tindakan tegas, namun kita tentunya menganut praduga tidak bersalah, dan sampai mana kesalahannya baru saya bisa menentukan hukumannya, karena kita inikan belum mengetahui informasi sesungguhnya inikan baru laporan yang harus kita terima dan harus kita validasi,” pungkasnya. otn/kop
