LIFE
Agar PPKM Berjalan Efektif : Perlu Komunikasi Publik, Libatkan Toga & Tomas
KopiPagi | JAKARTA : Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tengah pandemi Covid dan variannya (PPKM) oleh pemerintah Pusat, menimbulkan pro kontra, sehingga terjadi pergesekan antara Pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan sinegritas antara pemerintah dan tokoh masyarakat untuk menemukan pola pembatasan yang diharapkan bisa menjadi solusi bersama.
Saiful SH, seorang Pengamat Kebijakan Publik
Sebelum dilanjutkan sebaiknya pemerintah perlu komunikasi dengan tokoh masyarakat (Tomas), tokoh agama (Toga), tokoh pemuda mahasiswa perlu diperdayakan secata semaksimal mungkin,” ujar Saiful SH, seorang Pengamat Kebijakan Publik, pegiat investigasi media sosial dalam keterangan persnya di Jakarta Selasa (20/07/2021).
Seperti diketahui sejak tanggal 3 juli 2021 pemerintah telah resmi menerbitkan sebuah peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali dan berlaku hingga 20 Juli 2021.
Sementara pada level individu, Saiful meminta pemerintah dan masyarakat untuk saling mengingatkan tentang bahaya-nya virus Corona.
“Sekarang inilah waktunya membangun solidaritas sosial dalam hidup bermasyarakat demi terbebas dari Covid-19 dan bangkit dari keterpurukan akibat wabah mematikan ini,” tegas pria yang akrab disapa Bejo ini.
Untuk itu, kedaruratan masyarakat dengan status PPKM Darurat beberapa hal yang sangat efektif untuk dilaksanakan yakni :
- Menyiapkan kapasitas Rumah sakit yang optimal di masing masing daerah.
- Hentikan pertumbuhan kasus baru dengan segala macam bentuk variannya, intensifkan testing masif tracing Per wilayah per daerah.
- Sistem pengendalian wabah berbasis komunitas secara aktif dan harmonis
- Utamakan pelayanan yang memberikan solusi walau di tengah PPKM
Sebaiknya, kata Bejo, perbaiki komunikasi publik jangan hanya di level antar para pejabat tapi juga komunikasi dengan masyarakat dengan warga. Tentunya dengan segala macam upaya seperti komunikasi. sosialisasi edukasi persuasif dan lain-lain.
“Sehingga tidak ada celah distorsi sekecil apapun.dan komunikasi publik ini pun harus di bangun dengan menyampaikan program pemerintah kedepan, tentang penanganan dan pemutusan pandemi covid-19 serta tentang pemulihan ekonomi, percepatan ekonomi.Sistem ketahanan kesehatan dan infrastrukturnya disertakan bagaimana turunan program hingga pelaksanaannya, serta manfaatnya yang jelas bagi public,” lanjutnya.
Menurut Bejo, mensosialisasikan penangan pandemi ini tidak cukup di tingkat nasional saja. Tapi pemerintah perlu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tingkat RT dan RW dan lainnya. Tentu perlu didampingi petugas dari Puskesmas, para bidan. Babinsa dan Babhinkamtibmas.
PPKM darurat merupakan upaya pemerintah dalam menekan penyebaran wabah Covid-19 dan varianya. Akan tetapi pemerintah juga harus memperhatikan ekonomi warga. Jika kegiatan terbatas maka mobilitas juga berkurang. Jika tidak ada mobilitas maka regulasi ekonomi baik makro dan mikro akan terkena dampaknya. Oleh sebab itu pemerintah harus secepat mungkin menyalurkan program bantuan sosial kepada warga.
“Saya yakin Bapak Presiden Joko Widodo menyiapkan langkah langkah terbaik untuk bangsa dan negara serta seluruh rakyat Indonesia.” pungkas Saiful SH . *Buyil/Kop.
