Terima Upeti Rp 18 M : Eks Dirjen Perkeretaapian Tersangka Korupsi LRT Sumsel

PALEMBANG | KopiPagi : Tindakan tegas, terukur dan tanpa pandang bulu dalam penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi, ditunjukkan jajaran pidana khusus pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel).

Di bawah komando Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Selatan (Sumsel), Dr Yulianto SH MHum, melalui Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumsel, Umaryadi SH MH, di Palembang, Selasa (05/11/2024), menyebutkan, tim penyidik tindak pidana khusus Kejati Sumsel menetapkan PB, mantan  Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI periode Mei 2016-Juli 2017 sebagai tersangka kasus korupsi Light Rail Transit (LRT) Sumsel.

“Ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor : TAP-21/L.6.5/Fd.1/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024,” ujar Umaryadi.

Adapun penetapan tersangka PB oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah dilakukan terlebih dahulu sebelum Kejaksaan Agung RI melakukan penangkapan dalam perkara yang lain.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari para saksi maupun para tersangka sebelumnya, ditemukan alat bukti serta petunjuk bahwa tersangka PB telah menerima upeti secara tunai sebesar Rp18 miliar.

Uang tersebut diperoleh dari penyetoran secara berkali-kali ke rekening PB dalam jangka waktu tahun 2016 – 2020.

“Hal tersebut merupakan petunjuk adanya aliran dana kepada tersangka PB saat menjabat sebagai Dirjen Perkeretaapian Kemenhub RI,” kata mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Cirebon ini.

Menurut Dia, tim penyidik juga akan mendalami aliran dana untuk tersangka PB yang bukan dari penyetoran.

Saat ini, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan tersangka PB di Kejaksaan Agung RI.

Adapun perbuatan tersangka melanggar kesatu primair: Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Kemudian subsidair : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Atau Kedua Pasal 11 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Adapun para saksi yang sudah diperiksa sampai saat ini berjumlah 57 orang dalam perkara ini,” tuturnya. *Kop.

Editor : Syamsuri.