KopiOnline Lampung Utara,- Guna memastikan ada kabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Lampung Utara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pihak Kejaksaan Negeri setempat, turunkan tim melihat kondisi pintu ruang kerja Bupati Lamura yang telah dipasang segel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dari pantauan di Pemkab Lampung Utara, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Hafiezd didampingi anggota kejaksaan setempat mengatakan, untuk memastikan info bahwa telah terjadi OTT tersebut pihak Kejari setempat melakukan pengecekan dibeberapa lokasi.
“Iya cuma cek dari info-info yang beredar, sekalian memastikan info itu kita melakukan pengecekan untuk laporan kita,” ujar Hafiezd, setelah melihat segel di pintu ruangan menuju ruang Bupati Lampung Utara, Senin (07/10/2019).
Kedatangan tim Kejaksaan itu diterima oleh Asisten I Pemkab Lampung Utara, Azwar Yazid bersama Kabag Humas dan Kasubag Humas Pemkab setempat.
Sampai siang ini belum ada pejabat Pemda Lampung Utara yang bisa memberikan keterangan terkait OTT tersebut. Wakil Bupati Lampung Utara, Budi Utomo dan Sekda, Sofyan juga belum dapat ditemui dan dikonfirmasi.
Selain melihat ruangan yang disegel KPK di pintu masuk menuju ruangan Bupati Lampung Utara, tim Kejari setempat juga telah melihat kondisi segel ruangan di Dinas Perdagangan, Dinas PUPR, dan mobil yang ada di pelataran parkir rumah Dinas Bupati.
Disisi lain, untuk kegiatan pegawai (ASN) selain di lingkup sekretariatan Pemda di Dinas Perdagangan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Utara masih berjalan normal.
Pantauan di lokasi, pegawai masih bekerja di ruangannya masing-masing. “Ya kami masih kerja seperti biasa,” kata Wati pegawai Dinas Perdagangan.
Disinggung keberadaan Kepala Dinas Perdagangan pimpinannya, Wanhendri, dia mengatakan tidak ada sejak tadi pagi. “Kalian sudah pada tahu, masih tanya ke kami,” ujarnya.
Di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Utara selain ruangan mantan Kepala Dinas Syahbudin, ruangan Endah selaku bendahara dinas itu juga disegel oleh KPK. Suyono
