Resmi Ditahan : Irjen Napoleon Banaparte Diminta Buka Fakta Sebenarnya

KopiPagi JAKARTA : Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah melakukan penahanan terhadap Irjen Napoleon Bonaparte, Dia adalah tersangka kasus tindak pidana korupsi penghapusan red notice terpidana cessie Bank Bali Djoko S Tjandra.

Pengacara Napoleon, Santrawan T Parapang mengaku keberatan karena kliennya yang merupakan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri dilakukan penahanan oleh penyidik Bareskrim pada Rabu, 14 Oktober 2020.

Karena, kata dia, Irjen Napoleon selama ini kooperatif dalam pemeriksaan terkait kasus yang disangkakan oleh penyidik. Namun, Irjen Napoleon malah ditahan ketika datang ke Bareskrim Polri berseragam dinas.

“Datang ke sini (Bareskrim) dengan pakaian (dinas) lengkap. Tiba-tiba, datang surat penahanan. Jadi, persis ditahan,” kata Santrawan di Bareskrim pada Rabu (14/10/2020).

Ternyata, Napoleon masih membantah tidak menerima uang terkait pengurusan red notice Djoko Tjandra. Makanya, Santrawan selaku kuasa hukum diminta untuk membuka fakta sebenarnya dalam perkara ini tanpa ditutup-tutupi.

“Perintah beliau buka saja untuk fakta hukumnya, kami akan buka tidak ditutup-tutupi lagi,” ujarnya.

Di samping itu, Santrawan meminta kepada Kapolri Jenderal Idham Azis maupun Kepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo dan Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto supaya memberikan hak hukum untuk Irjen Napoleon.

Yakni, kata dia, memberikan hak Irjen Napoleon untuk melaporkan Tommy Sumardi selaku tersangka kasus suap pengurusan red noticejuga. Sebab, Napoleon mengaku dihalang-halangi untuk buat laporan polisi.

“Mohon hak hukum beliau disalurkan dalam pengertian membuat laporan polisi terhadap Tommy Sumardi, beliau yang melapor bukan kami sebagai advokat,” jelas dia.

Karena, ia khawatir tuduhan terhadap Napoleon ini bisa menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Sebab, kata Santrawan, tidak ada barang bukti yang disita dari tersangka Napoleon.

“Ini bisa jadi bola liar, preseden buruk proses penegakan hukum. Nanti si A, B, C bisa tuduh orang seenaknya. Kalau orang terima duit, apa berani dia melapor? Duit yang diduga diterima beliau sesuai keterangan TS (Tommy Sumardi), di mana? Apa disita duit itu? Enggak ada yang disita uang di tangan beliau,” katanya.

Sementara itu Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri menerangkan bahwa Bareskrim Polri menahan mantan Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan pengusaha Tommy Sumardi. Penahanan terkait dalam kasus dugaan pencabutan red notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Kedua tersangka akhirnya ditahan menjelang pelimpahan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum.

“Menjelang dilaksanakannya tahap dua bahwasanya penyidik tindak pidana korupsi telah memanggil dua tersangka atas nama NB dan TS. Tersangka tersebut tadi pukul 11.00 WIB saudara tersangka NB langsung dilakukan tes swab dan selanjutnya dilakukan upaya paksa berupa dilaksanakan penahanan,” kata Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (13/10/2020)

Awi mengatakan kedua tersangka terlebih dulu dipanggil oleh penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Setelah itu, kedua tersangka menjalani swab test sebelum akhirnya resmi ditahan.

Dalam kesempatan lain, Kejagung menyatakan lengkap berkas perkara empat tersangka kasus penghapusan Djoko Tjandra lengkap. Berkas perkara yang dinyatakan lengkap adalah berkas Djoko Tjandra, pengusaha Tommy Sumardi, mantan Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte, dan mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo.

“Penghapusan red notice yang disidik oleh Bareskrim Polri, berkas perkaranya sudah diterima jaksa peneliti dari Direktur Penuntutan dan sudah dinyatakan lengkap memenuhi syarat formil dan materiil pada hari Senin kemarin. Empat berkas sudah dinyatakan P-21 atau lengkap, sehingga tahap berikutnya adalah penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti yang belum terkonfirmasi kapan akan dilakukan penyerahan tahap kedua itu,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu lalu.

Dalam kasus dugaan gratifikasi pencabutan red notice Djoko Tjandra, dua tersangka diduga berperan sebagai penyuap dan dua tersangka lainnya penerima suap. Dua penyuap yang dimaksud adalah Djoko Tjandra serta pengusaha Tommy Sumardi. Sedangkan dua penerima suap adalah mantan Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo. Kop