Polemik KPAI dan PB Djarum di Balik Asap serta Aroma Tembakau

KopiOnline Jakarta,- Asap rokok bisa dihisap dan terhisap siapa saja, dimana saja dan kapan saja. Tetapi “aroma” nya bisa mampu mengendus seantero nusantara bahkan kelewat jagat. Banyak kepentingan dan yang berkepentingan di area bau tembakau.

Siapa yang diuntungkan dan siapa pula yang dirugikan dalam ajang pencarian bakat audisi bulutangkis yang diselenggarakan PB Djarum ini kini malah menjadi polemik yang berkepanjangan. Konon kabarnya, Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis akan di-stop. Dihentikan untuk mengakhiri tudingan eksploitasi anak lewat wadah ini. Sebaliknya, KPAI berkilah bukan pihaknya yang menghentikan audisi tetapi harus dipahami adanya regulasi pada masalah tersebut.

PB Djarum dituding KPAI melakukan eksploitasi terhadap anak lewat ajang audisinya. KPAI berpegangan pada undang-undang di mana perusahaan rokok dilarang menampilkan logo, merek, atau brand image produk tembakau dalam menyelenggarakan kegiatan.

Polemik antara KPAI dengan PB Djarum yang mencetak benih-benih pemain unggul badminton di tanah air, terus mengalir berkepanjangan tanpa kesudahan. Untuk meredam dan menyudahi polemik, PB Djarum berjanji dan bukan ngambek atau mengancam akan mengakhiri audisi tahun 2020. Maka warganet pun murka lalu membuat tagar bubarkan KPAI.

Kak Seto: Seharusnya Tak Perlu Gaduh

Mendengar sengitnya polemik yang terjadi antara PB Djarum dengan KPAI, sempat bikin riisi kuping psikolog anak, Seto Mulyadi. Ia menilai isu audisi umum beasiswa bulutangkis bisa dituntaskan dengan tenang.

“Harusnya nggak usah dibuat ramai, duduklah bersama-sama. Bahwa Djarum sudah berjasa banyak, bisa mencetak atlet-atlet internasional di bidang bulutangkis, oke, itu benar, harus diakui secara jujur,” ujar Kak Seto pada detikcom, Senin (09/09/2019) yang dilansir media ini Rabu (11/09/2019).

“Tapi kemudian bahwa Djarum juga melakukan pelanggaran terhadap regulasi, itu juga harus dibuka, tidak ditutup-tutupi. Dipecahkan sekarang bagaimana jalan keluarnya.”

“Ini sebetulnya kan, memang sudah ada peraturannya, dari PP no 109 tahun 2012, pasal 36 ya. Jadi sudah ada ketentuan begitu. Sehingga apapun juga yang menyangkut rokok ini kalau mensponsori satu kegiatan, sebagai CSR (Corporate Social Responsibility), tidak boleh dipampangkan.”

“Nah ini sudah bertahun-tahun, Djarum ini membina tetapi dengan memakai logo itu, logo Djarum. Dan orang tahu kalau logo Djarum itu, dengan huruf D dan J itu ya bukan apa-apa lagi selain itu memang rokok. Nah, intinya KPAI hanya sekedar mengingatkan, coba memohon untuk mematuhi undang-undang,” sambung Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) ini.

Banyak pihak menyayangkan bahwa KPAI baru mengangkat persoalan ini sekarang, sementara audisi umum PB Djarum sudah digelar sejak 2006. Kak Seto menilai kelengahan semua pihak selama ini tak bisa dijadikan pembenaran untuk pelanggaran terus dilakukan.

“Nah, sekarang sudah menyadari itu kan harusnya berterima kasih. Jangankan KPAI, kita semua terlena kok. Pemerintah juga terlena. Justru KPAI sadar, loh ini ada salah, harus dikoreksi,” tuturnya.

“Kalau ada sesuatu yang dikoreksi, walaupun (sudah jalan) lama, terus kita baru sadar, terus ada orang yang mengingatkan, itu nggak boleh disalahkan dong. Jadi intinya, kita harus berterima kasih karena KPAI mengingatkan kita semua,” ujar Kak Seto.

KPAI Tidak Hentikan Audisi

Kekecewaan itu tetap kentara, apapun itu dalihnya untuk mengakhiri audisi umum pencarian bakat bulutangkis yang digelar PB Djarum Kudus. PB Djarum menyebut ingin mereduksi polemik yang mencuat terkait tuduhan eksploitasi anak-anak dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

PB Djarum bukan mengancam untuk mengakhiri audisi umum pencarian bakat bulutangkis pada tahun 2020, tetapi ini justru menjadi ancaman bagi generasi bulutangkis tanah air yang selama ini bibit-bibit unggulnya ditetaskan dari wadah ini untuk mencetak pemain-pemain tangguh berprestasi tingkat dunia.

Polemik yang disulut KPAI perihal eksploitasi anak itu terus berlanjut dan berkepanjangan. Lembaga perlindungan anak ini melalui Ketua KPAI Susanto mengatakan dan bukan berkilah, pihaknya tidak menghentikan audisi bulutangkis. Pihaknya justru mendukung pengembangan bakat anak-anak Indonesia, di antaranya bulutangkis.

“KPAI tidak memberhentikan audisi bulu tangkis. Justru KPAI mendorong semua pihak agar men-support anak-anak Indonesia bisa mengembangkan bakat dan minat termasuk di bidang bulutangkis. Prestasi anak Indonesia tentu akan berdampak positif bagi bangsa dan negara,” kata Susanto kepada wartawan, Minggu (08/09/2019) kemarin.

KPAI bukannya telmi alias telat mikir atau baru ngeh adanya regulasi yang mengatur masalah dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kana da pameo lebh baik terlambat dari pada tidak sama sekali.

Asap tembakau memang bisa dihirup dan terhirup siapa pun yang berada di area disulutnya ujung rokok. Namun aromanya bisa terendus seantero nusantara. KPAI bukan mengendus aromanya tetapi regulasinya. Begitu halnya nun disana Senayan, aroma itu semerbak bamun asapnya tetap mubazir dihisap lalu dibuang bersama udara yang sudah berpolusi. Atau untuk mengecoh agar kepulan itu tidak membunuhnya sesuai peringatan merokok yang dibuat di ruangan tanpa asap..

Susanto pun berkilah dan menjelaskan bahwa PB Djarum bukan berhadapan dengan KPAI. Namun perlu dicermati adanya regulasi yang tegas mengatur masalah tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 maupun PP No 109 Tahun 2012. PP tersebut telah melarang bahwa perusahaan rokok dalam menyelenggarakan kegiatan dilarang menampilkan logo, merek, atau brand image produk tembakau. Nah, jadi ini jauh dari anggapan endus mengendus aroma tembakau.

Fahri : KPAI Tak Usah Sibuk Urusi Audisi

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik sikap Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mempermasalahkan Audisi Umum PB Djarum. Menurut dia, banyak persoalan tentang anak yang seharusnya menjadi fokus KPAI.

“Yang begini-gini nggak usah ribut lah, sebab banyak masalah lain. Anak jalanan, anak yang nggak sekolah,” kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/09/2019) kemarin.

Angka anak putus sekolah di Indonesia, kata Fahri, masih tinggi. Malah ada sebagian anak yang sama sekali tidak pernah mencicipi bangku sekolah. Maka sebaiknya KPAI tidak sibuk mengurusi audisi umum PB Djarum. Jika pun KPAI berkonsentrasi pada isu rokok dan tembakau, KPAI seharusnya fokus mendorong ke arah perubahan kebijakan yang substansial.

“Itu dulu diadvokasi, ya kan. Ruang kelas, anak yang nggak sekolah. Ini orang sudah happy, sudah main bulu tangkis. Kecuali kalau mau ubah kebijakan soal rokok dan tembakau, itu soal lain. Jadi, KPAI jangan mengada-adalah,” tuturnya.

“Ini orang sudah masuk situ, sudah mengejar mimpi jadi juara dunia, segala macam. Ada harapannya itu orang dikasih makan gizi yang baik. Jangan itu yang diurusin. Itu yang nggak sekolah, yang keleleran di pinggir jalan, itu dong yang diurusin. KPAI ada-ada saja,” kata Fahri.

Terkait polemik penghentian audisi umum PB Djarum ini, komisioner KPAI Sitti Hikmawatty turut tersulut lalu buka suara. KPAI tegas bahwa mereka menjaga anak-anak dari keterpaparan rokok. Tindakan ini berdasarkan survei yang telah dibuat.

“Saya tidak mengerti logikanya ke mana. Mereka bisa jadi tidak mendapatkan pengetahuan yang sama dengan kita, atau informasi yang ditangkapnya itu terpotong-potong,” begitu kata Sitti Hikmawatty menanggapi trending #bubarkanKPAI setelah melakukan audiensi dengan Pemkab Banyumas, Jawa Tengah, Senin (09/09/2019) kemarin.

“Logikanya sangat sederhana. Yang kita minta hanya turunkan brand image, brand color, logo-logo seperti itu. Ketika itu diturunkan, berarti dia mematuhi peraturan yang ada. Kalau peraturannya dipatuhi, sebenarnya KPAI tidak salah,” pungkasnya. kop.