KopiOnline Jakarta,- Menko Polhukam Wiranto mengatakan pemerintah akan membentuk Tim Hukum Nasional untuk mengkaji tokoh yang melanggar hukum pasca-pemilu. Menurutnya tim hukum itu akan mengkaji semua ucapan, pemikiran, dan tindakan tokoh yang melanggar hukum.
“Hasil rapat salah satunya adalah kita membentuk tim hukum nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapapun dia, yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum,” ujar Wiranto usai memimpin Rakortas tentang ‘Permasalahan Hukum Pascapemilu’ di Kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (06/05/2019).
Wiranto mengatakan tim hukum nasional ini terdiri dari beberapa pakar. Saat ini, ia mengaku sudah memanggil dan melakukan komunikasi dengan tim tersebut.
“Dan tim ini lengkap, dari pakar hukum tata negara, para profesor, doktor berbagai universitas, sudah saya undang, sudah saya bicarakan,” lanjutnya.
Wiranto menegaskan Indonesia adalah negara yang sah. Ia tidak akan membiarkan negara ini terpecah akibat pemikiran yang memprovokasi massa.
“Dan sama apa yang kita pikirkan, bahwa tidak bisa dibiarkan rongrongan terhadap negara yang sedang sah,” kata Wiranto.
Ia juga mencontohkan beberapa kasus penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Menurutnya siapapun yang melanggar hukum akan diganjar dengan sanksi yang setimpal dan akan ditindak tegas.
“Bahkan cercaan, makian terhadap presiden yang masih sah sampai nanti Oktober tahun ini. Itu sudah ada hukumnya, ada sanksinya, dan kita akan melaksanakan itu, sanksi itu, siapapun itu harus kita tindak tegas,” tutupnya.
Wiranto mengatakan langkah tegas pemerintah ini diambil untuk menegakkan NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dia juga mengimbau masyarakat untuk tak terbawa hasutan-hasutan untuk memecah belah bangsa.
“Pemilu sudah selesai, sedang dihitung, kampanye sudah selesai, sudah saatnya kita bersama-sama lagi merajut persaudaraan kita. Makanya masyarakat jangan terhasut ajakan-ajakan yang tidak benar, dan bagi seluruh masyarakat agar tenang, tidak usah khawatir, dan tidak usah takut, karena aparat keamanan tetap solid. TNI-Polisi tetap solid menjaga ketertiban, keteraturan, dan keamanan nasional,” ungkapnya.
BPN Prabowo Pertanyakan Tim Pemantau Ucapan Tokoh
Sementara itu, rencana Pemerintah akan membentuk Tim Hukum Nasional untuk mengkaji tokoh yang melanggar hukum pasca-pemilu dan tim ini juga akan mengkaji semua ucapan, pemikiran dan tindakan tokoh yang melanggar hokum, mendapat kritikan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. BPN mempertanyakan rencana tersebut.
“Betul, kita negara hukum. Kalau ada yang melanggar, bisa diproses sesuai jalur yang ada. Tidak perlu lagi ada tim-tim baru yang dibentuk. Ada kesan pemborosan,” kata juru debat BPN, Saleh Partaonan Daulay, kepada wartawan, Senin (06/05/2019).
Saleh lantas menyoroti timing rencana pembentukan tim hukum tersebut. Saleh menduga ada suatu tujuan tertentu terkait pembentukan tim nasional yang akan mengkaji ucapan tokoh yang diduga melanggar hukum.
“Lagian, mengapa tim itu dibentuknya setelah pemilu? Jangan sampai orang menduga bahwa tim itu dibentuk untuk melegitimasi sesuatu. Padahal, tanpa tim itu pun, kalau sudah sesuai aturan yang ada, sesuatu yang benar pasti otomatis dinyatakan legal,” sebut Saleh.
Lebih jauh, Wasekjen PAN itu menyebut rencana yang disampaikan Menko Polhukam Wiranto itu kemungkinan bertentangan dengan prinsip Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal lembaga dan institusi. Dia juga mempertanyakan perihal anggaran.
“Presiden Jokowi pun menginginkan adanya penyederhanaan lembaga dan institusi. Kenapa sekarang malah buat tim-tim baru? Anggarannya dari mana?” kata Saleh Daulay.
Di lain pihak, Wiranto mengatakan tim hukum nasional ini terdiri dari beberapa pakar. Saat ini, dia mengaku sudah memanggil dan melakukan komunikasi dengan tim tersebut. Wiranto menegaskan Indonesia adalah negara yang sah. Dia tidak akan membiarkan negara ini terpecah akibat pemikiran yang memprovokasi massa.
“Hasil rapat salah satunya adalah kita membentuk tim hukum nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapapun dia, yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum,” ujar Wiranto usai memimpin Rakortas. dtk/kop
