KopiOnline Jakarta,– Sekitar 1500 alimulama, habaib, dan cendekiawan muslim yang tergabung dalam Multaqo Alim Ulama berkumpul di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Jumat (03/05/2019) malam. Mereka mengajak umat Islam menjaga stabilitas keamanan dan menghindari aksi-aksi inskontitusional pasca pemilu 2019.
“Stabilitas keamanan sangat erat hubungannya dengan keimanan. Ketika keimanan lenyap, keamanan akan tergoncang. Karena itu, umat Islam berkewajiban ikut terus aktif dan proaktif menjaga keamanan negara,” kata dai kondang KH Manarul Hidayat dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (03/05/2019)
Jubir Multaqo, Ust. M. Najih Arromadloni menambahkan, umat Islam harus wajib taat kepada keputusan KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi jika menyangkut masalah hasil pemilu. Sebab, mereka adalah lembaga negara yang diberi wewenang berdasarkan UU untuk menyelenggrakan pemilu dan mengumumkan hasilnya.
“Ketaatan di sini bisa bermakna teguh menempuh jalur konstitusional. Prinsip ketaatan ini untuk menjaga kelangsungan sistem sosial agar tidak terjadi anarki,” katanya.
Karena itu, pasca pemilu dan menyambut bulan Ramadhan ini, Najih menyampaikan beberapa poin penting dari Multaqo alim ulama hari ini. Multaqo alim ulama menghimbau umat Islam untuk bersama-sama mewujudkan stabilitas keamanan, perdamaian, dan situasi yang kondusif.
“Caranya adalah mengedepankan persamaan sebagai umat manusia yang saling bersaudara satu sama lain daripada menonjolkan perbedaan yang bersifat kontraproduktif. Sehingga, kita selama dan sesudah ramadhan akan mampu menjalankan ibadah dengan kualitas yang lebih baik, disertai keberkahan dari Allah swt,” kata Najih.
Selain itu, Multaqo Ulama mengajak seluruh umat Islam di Indonesia untuk menghindari dan menangkal aksi-aksi provokasi. Jangan sampai umat terpancing dalam melakukan aksi-aksi inkonstitusional.
“Hal tersebut akan sangat mengganggu berlangsungnya ibadah di bulan suci ramadhan, bahkan dapat menghilangkan pahala berpuasa di bulan Ramadhan yang dilipatgandakan oleh Allah SWT,” kata dia.
Multaqo ini diinisiasi dan dihadiri oleh ulama sepuh KH Maimun Zubair dan Habib Lutfi bin Yahya. Hadir juga sejumlah tokoh ulama diantaranya Said Aqil Siraj, Nasaruddin Umar, Maskuri Abdulillah, Masdar F Mas’udi, Habib Salim Jindan, TGB Turmudi Badarudin, dan Anwar Iskandar.
Warga NU Hindari Tindakan Inkonstitusional
Seprkan sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj meminta warga NU ( Nahdliyin) untuk tidak melakukan tindakan melawan konstitusi atau inkonstitusional menyikapi hasil Pilpres 2019.
“Semua warga Indonesia khususnya warga NU jangan melakukan tindakan inkonstitusional yang mengancam stabilitas negara pasca Pemilu 2019,” katanya saat berkunjung ke rumah tokoh Tionghoa di Surabaya, Jumat (19/04/2019) pekan lalu.
Apapun bentuk tindakan inkonstitusional akan menggangu stabilitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat, bangsa yang berbudaya dan bangsa yang berakhlakul karimah.
“Kami berharap, semua pihak menerima dengan besar hati, apapun hasil pemilu yang saat ini sedang diproses oleh penyelenggara pemilu yakni KPU,” ujarnya.
Menurutnya, bangsa-bangsa dunia memandang Indonesia sebagai bangsa dengan umat Islam terbesar, yang menganut demokrasi.
“Islam dan demokrasi tidak bertentangan. Justru saling menguatkan karena bangsa Indonesia berdemokrasi dengan nilai-nilai keislaman,” ucapnya.
Langkah Inkonstitusional Menghianati Keinginan Rakyat
Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian mengimbau kepada semua pihak menunggu rekapitulasi resmi KPU atas hasil Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019 yang digelar serentak, Rabu (17/04/2019) pekan lalu.
Siapapun yang terpilih sebagai pemimpin nantinya, kata Kapolri, mendapat legitimasi yang kuat. Hal itu disampaikan Kapolri saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (18/04/2019) sehari setelah pencoblosan. Dalam jumpa pers tersebut hadir Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan para pejabat TNI-Polri.
Kapolri mengatakan, partisipasi pemilih dalam Pemilu kemarin sangat tinggi. Partisipasi tersebut salah satu yang tertinggi pascareformasi. Setidaknya, kata Kapolri, sekitar 80 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sekitar 190 juta menggunakan hak pilihnya.
“Jadi siapapun yang terpilih mendapat legitimasi yang sangat tinggi. Langkah inkonstitusional melawan kehendak rakyat, itu sama saja menghianati keinginan rakyat,” kata Kapolri.
Kapolri menegaskan, Polri bersama TNI sudah sepakat untuk menindak segala upaya inkonstitusional yang akan menganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia mengingatkan, pihaknya mampu mendeteksi jika ada gerakan-gerakan inkonstitusional. Kapolri memastikan pihaknya akan menindak sesuai aturan. kop/kom,
Sumber : kompas.cpm
