MEDAN | KopiPagi : Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Anti Mafia Tanah (GAMAT) secara resmi telah terbentuk di Sumatera Utara. Gerak cepat pendirian DPW GAMAT Sumut itu dimotori oleh mandataris DPP GAMAT RI dari pusat, Jansen Leo Siagian, pemegang mandat dari Ketua Umum GAMAT RI, Riyanto SH yang anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP.
Jansen Leo Siagian yang mantan aktivis Eksponen Angkatan ’66 KAPPI di Serbelawan itu menyebutkan bahwa ide pembenatukan DPW GAMAT RI di Sumut ini, berangkat dari persoalan lahan Kelompok Tani (KT) Rampah di Kabupaten Serdang Bedagai yang diserobot olet PT SL (Soeloeng Laoet) dijadikan sebagai lahan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit.
“Pembentukan DPW GAMAT Sumut ini berawal dari kasus KT Rampah di mana ada sekitar 953 Hektare lahan milik Ulayat rakyat warga 5 Desa yang diserobot PT Soedoeng Laoet dan dijadikan HGU sejak thn 1990 yang lalu, itu sudah saya tangani sejak Oktober tahun 2021 lalu”, ujar Jansen Leo Siagian kepada wartawan usai pembentukan Kepengurusan GAMAT RI – DPW Sumatera Utara di Medan, Jum’at (19/08/2022) lalu.
Leo, panggilan akrabnya menggungkapkan terkait kasus KT Rampah, dirinya mengaku sudah melaporkan hal tersebut kepada Menteri BPN/ATR di Jkt, ke Menko Polhukam bahkan kepada Presiden RI.
“Jadi sudah kita telusuri dan kita jajaki, mudah-mudahan akan ada penyelesaian,. jadi tinggal melengkapi alas hak dari warga, saya sudah minta kepada pak Menteri dan Presiden RI, agar HGU cacat hukum dan melanggar azas Clear and Clean itu, segera dibatalkan oleh pak Menteri, Hadi Tjahjanto,” harap Leo.
Leo menegaskan untuk saat ini DPW GAMAT Sumatera Utara hanya fokus ke persoalan KT Rampah saja dulu, “nanti kalau persoalan KT Rampah sudah selesai, yah kita akan lebih terbuka ke masyarakat luas, kita akan menerima laporan pengaduan dari warga masyarakat yang menjadi korban praktek mafia tanah. Kita akan bentuk GAMAT hingga Kabupaten/ Kota yang ada di Sumatera Utara untuk menerima masukan terkait mafia tanah,” ujar Leo.
Leo menambahkan, GAMAT RI lahir sebagai organisasi pendukung pemerintah untuk melakukan gerakan pemberantasan mafia tanah, khususnya yang ada di Sumatera Utara.
Diakui Leo, GAMAT RI ini adalah organisasi yang baru lahir bulan Pebruari 2021 yang lalu, seiring dengan adanya reshuffle menteri kabinet beberapa bulan lalu,. Adapun inisiator atau pendiri GAMAT RI adalah Riyanta SH yang anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP.
Leo menyebutkan, bahwa pihaknya juga sudah melakukan audiensi terkait rencana pembentukan GAMAT di Sumut dengan Kakanwil BPN Sumut, Askani.
“Yah, kita sudah pernah beraudensi dengan pak Askani ketika masalah KT Rampah dan untuk rencana pembentukan GAMAT ini pun sudah saya laporin dan beliau mendukung,” ujar Leo.
Leo menambahkan kepengurusan DPW GAMAT Sumut akan segera di-SK-kan oleh pengurus GAMAT RI pusat. “Yah, sekarang ini baru terbentuk, baru sebagai anak orok, semoga saja secepatnya kita akan mendapat SK definitif dan nantinya kita akan buat acara pelantikan. Seterusnya kita akan menyusun program ke depan, yah tentunya kita akan terus berkordinasi dengan pemerintah, terutama dengan Kakanwil BPN Sumut untuk mendukung dalam hal melakukan pemberantasan mafia tanah ini”, pungkas Leo.
Adapun susunan pengurus DPW GAMAT Sumut terdiri dari ; Dewan Pembina : Ketua DR Ir Benny Pasaribu MEc, PhD,. Wakil Ketua Jansen Leo Siagian, Sekretaris Letkol TNI ( Purn) Tamrin Hasibuan Anggota Yasser, dan Syah Irwan.
Sedangkan Dewan Penasehat terdiri dari ; Ketua : Prof DR Sri Yunanto SH, MSi, Wakil Ketua Ir Leonardo Sirait, Sekretaris Baja Tampubolon, Anggota Suroso dan Rusli.
Dewan Pengawas : H. Pelly Yusuf SH, Wakil Ketua Johan Merdeka, Sekretaris Jhonny Gurning, Anggota Darmansyah Pohan dan Saibun.
Sedangkan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) GAMAT Sumatera Utara terdiri dari ; Ketua Musanif Saragih, Wakil Ketua I Yasser, Wakil Ketua II Widodo, Ketua Bidang OKK ; Drs Uba Simarmata, Ketua Bidang Hukum/Advokasi Alamsyah SH, Ketua Bidang Kajian Agraria Japrial Dian SH, Ketua Bidang Investigasi/ Klarifikasi Johan Merdeka, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Pahala Tobing, Ketua Bidang Hubungan Internasional Tamrin Hasibuan, Ketua Bidang Humas Jannes Simanjuntak, Ketua Bidang Media Ahmad Fuad Siregar, Ketua Bidang Litbang Wilson Daulay.
Sementara Sekretaris dijabat oleh Sipa A Munthe, Wakil Sekretaris Sondang Kristina Siagian, Bendahara Juliana Tanjung, Wakil Bendahara Murni Lidiawaty Nasution. Kepala Sekretariat – Perkantoran (KSP) Pipin Hutagaol, Anggota Saibun, Rusli dan Budiono. *Kop.
