KopiPagi JAKARTA : Presedium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), mengingatkan kepada Kepala Staf Presiden, Moeldoko dan pihak Istana agar tidak melempar ancaman bagi pergerakan KAMI. Begitu sebaliknya, Moeldoko menampik tak ada ancaman, tapi yang ada itu membuka dialog yakni dialog online.
“KAMI mengingatkan Bapak KSP Moeldoko dan jajaran kekuasaan untuk tidak perlu melempar ancaman kepada rakyat,” kata Presidium KAMI, Din Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (02/10/2020).
Keterangan tertulis Din Syamsuddin itu pun secepatnya tersiar dan terkabar berbagaai masmedia di penjuru tanah air. Melihat kondisi gempuran media itu, maka Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko tidak tinggal diam. Ada yang tidak pas dalam memaknai pernyataannya.
“Le ngancem, sopo le ngancem (siapa yang mengancam, siapa yang mengancam), tidak ada yang mengancam kok,” kata Moeldoko saat ditemui wartawan di Graha Suara Muhammadiyah, Jalan KH Ahmad Dahlan, Kota Yogyakarta, Jumat (02/10/2020).
Seperti ramai diberitakan, Din juga mengingatkan bahwa sikap arogansi kekuasaan, represif dan otoriter sudah tidak lagi berlaku di era demokrasi.
“KAMI bukan kumpulan orang-orang pengecut, karena para insan yang bergabung dalam KAMI adalah mereka yang menyerahkan segala urusan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, dan hanya takut kepadaNya,” ujar Din.
Ada tiga poin dari wasiat yang ditulis KAMI untuk Moeldoko dan pihak Istana, yakni:
Apakah KAMI yang memecahbelah rakyat ataukah kelompok-kelompok penolak KAMI, yang patut diduga direkayasa bahkah didanai pihak tertentu yang justeru memecahbelah rakyat?
Apakah kritik dan koreksi KAMI yang menciptakan instabilitas ataukah kebijakan Pemerintah yang tidak bijak, anti kritik, dan tidak mau mendengar aspriasi rakyat yang justeru berandil dalam menciptakan instabilitas itu?
Apakah KAMI yang keluar dari batas (karena memaklumkan penyelamatan bangsa dan negara) ataukah Pemerintah yang melampaui batas dengan menumpuk hutang negara yang jadi beban generasi penerus. Kemudian membentuk bersama DPR undang-undang yang merugikan rakyat, dan mengabaikan rakyat berjuang mempertahankan diri dari wabah dengan harus membiyai sendiri tes kesehatan?.
Seperti diketahui, sebelumnya Moeldoko mengatakan, Pemerintah tidak melarang adanya pergerakan KAMI. Selama gagasannya bagus, akan menjadi masukan bagi pemerintah. Tetapi, jika menganggu stabilitas negara, maka Moeldoko sebut ada risikonya.
“Sepanjang gagasan itu hanya bagian dari demokrasi, silakan. Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas,” ungkapnya.
“Mereka itu bentuknya hanya sekumpulan kepentingan. Silakan saja, tidak ada yang melarang. Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya,” papar Moeldoko.
Di kesempatan lain, Moeldoko membantah, pernyataan itu sebagai bentuk ancaman kepada KAMI.
“Le ngancem sopo le ngancem. Tidak ada yang mengancam kok,” ujar Moeldoko di Graha Suara Muhammadiyah, Kota Yogyakarta, Jumat (02/10/2020) kemarin.
Moeldoko menjabarkan bahwa apa yang disampaikannya hanyalah dialog semata. “Tidak ada ancaman, ancamannya ada dimana. Itu dialog, dialog online,” pungkas Moeldoko. Kop.