JAKARTA | KopiPagi : Bencana lagi bencana lagi. Kali ini bencana banjir dan tanah longsor melanda di wilayah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dan berdampak di 12 kabupaten dan kota. Selain kerusakan infrastruktur, dikabarkan bahwa bencana alam tersebut menelan 30 korban jiwa.
Kepala BNPB Letnan Jenderal (Letjen) TNI Suharyanto melaporkan, terdapat 30 warga meninggal dunia akibat bencana alam ini. Rinciannya 27 korban di Kabupaten Pesisir Selatan dan 3 korban lagi di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Sementara kerugian akibat kerusakan insfrastruktur ditafsir mencapai Rp 226 miliar lebih.
“Bencana ini cukup masif karena mengakibatkan korban jiwa 27 orang di Kabupaten Pesisir Selatan dan tiga orang di Kabupaten Padang Pariaman,” kata Suharyanto seperti dilansir dari Antara, Selasa (12/03/2024).
Suharyanto menyampaikan bahwa bencana hidrometeorologi ini mengakibatkan kerusakan infrastruktur di Ranah Minang. Pemerintah setempat memperkirakan kerugian sementara mencapai lebih dari Rp 226 miliar.
Menyikapi dampak bencana tersebut, Presiden menginstruksikan BNPB merespons cepat kondisi yang terjadi di Tanah Air. Berdasarkan data instansi itu, terdapat 12 kabupaten dan kota di Provinsi Sumbar yang terdampak banjir. Dari 12 wilayahy itu., 5 di antaranya menetapkan status darurat.
Kelima daerah itu adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Pasaman Barat.
Ditugasi Presiden
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau penanganan pascabencana banjir bandang di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Senin (11/03/2024). Penanganan bencana banjir ditargetkan akan tuntas dan kembali normal dalam dua pekan.
Bencana banjir ini berdampak pada konektivitas di Jalan Raya Padang-Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Dari 12 kabupaten yang terdampak banjir, ada lima yang parah dan yang terparah ada di Kabupaten Pesisir Selatan ini.
“Saya ditugasi bapak Presiden untuk melakukan langkah penanganan bencana banjir di Sumatera Barat. Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk pemulihan sarana prasarana umum, terutama jalan dan air bersih,” ujar Basuki dalam keterangan tertulis yangt dikutip, Selasa (12/03/2024).
Saat ini, kata Basuki, jalur Lintas Barat Sumatera dari Bengkulu-Painan hingga Padang telah terbuka dan bisa dilalui kendaraan roda 4. Namun material longsoran dan rumah warga terdampak masih dalam tahap pembersihan.
Pada jalur ini utamanya ada objek vital Pertamina, yang tidak boleh terputus rantai distribusinya ke Kabupaten/Kota lain, termasuk ke Pelabuhan Teluk Bayur Padang dan pengangkutan CPO dari Bengkulu.
“Untuk itu saya minta dalam seminggu ini kondisi jalan yang terdampak longsor sudah bersih semua,” ujar menteri Basuki.
Untuk penanganan longsor di tepi sungai yang mengikis badan jalan nasional, Basuki telah menugaskan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat bersama para kontraktor yang ada untuk melakukan penanganan dengan memasang dinding penahan tebing (sheetpile).
“Terutama pada titik-titik rawan longsor untuk dapat segera ditangani dalam dua minggu ke depan. Jalan yang rusak juga segera kembali diaspal. Sehingga, dalam dua minggu kondisi daerah sudah kembali bersih dan normal,” ujarnya.
Kementerian PUPR, lanjut Basuki, akan melakukan investigasi pada 8 jembatan gantung di Kabupaten Pesisir Selatan yang rusak akibat banjir. Tentunya akan disurvei jembatan gantung tersebut, apakah perlu diganti karena rusak berat atau masih bisa diperbaiki. Sedangkan untuk penanganan rumah warga yang rusak masih menunggu hasil pendataan dari BNPB.
Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga terdampak bencana banjir dan longsor, diinstruksikan kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumbar untuk segera menyiapkan sumur bor untuk air bersih warga. Selain itu untuk membantu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memulihkan kondisi layanan jaringan air bersih Kota Painan dari PDAM. *Ant/dtk/Kop.
